Indeks Modal Manusia Kota Yogyakarta 0,773, Tertinggi Nasional

Rabu, 18 Nov 2026, 18:00 WIB

YOGYAKARTA – Kota Yogyakarta menempati peringkat pertama nasional dalam capaian Indeks Modal Manusia (IMM) 2026 dengan nilai 0,773. Angka tersebut melampaui rata-rata nasional sebesar 0,562 sekaligus mencerminkan besarnya potensi produktivitas generasi mendatang yang didukung kualitas kesehatan dan pendidikan sejak usia dini.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Tri Retnani, mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa anak yang lahir pada 2025 diperkirakan mampu mencapai 77,3 persen dari potensi produktivitas maksimalnya ketika memasuki usia dewasa.

Ket. Foto: — Sumber: Dok. Pemkot Yogyakarta

IMM merupakan indikator yang dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas dengan mengadopsi konsep Human Capital Index (HCI) dari Bank Dunia. Mulai 2026, pengukurannya telah tersedia hingga tingkat kabupaten/kota, setelah sebelumnya hanya mencakup tingkat provinsi.

“Untuk tahun 2026 ini Bappenas sudah merilis dan bisa di-breakdown menjadi kabupaten/kota. Hasil rilisnya, kita memperoleh angka 0,773 dan ini peringkat satu nasional, sedangkan rata-rata nasional 0,562,” jelas Tri dalam keterangannya di Kota Yogyakarta, Selasa (17/11).

Menurutnya, IMM menjadi salah satu acuan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan sumber daya manusia untuk jangka panjang. Indikator tersebut melengkapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang selama ini digunakan untuk mengukur capaian kualitas hidup masyarakat.

“Kalau IPM itu menunjukkan kualitas hidup manusia yang telah dibangun, tetapi IMM memberikan gambaran mengenai potensi produktivitas di masa depan. Jadi, keduanya bukan indikator yang saling menegasikan, melainkan saling melengkapi,” terangnya.

Tri menekankan, tingginya nilai IMM harus diikuti kebijakan yang mampu mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas generasi mendatang. Pemerintah Kota Yogyakarta akan memprioritaskan penguatan layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, pencegahan stunting, perlindungan kelompok rentan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan di Kota Yogyakarta diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi juga membangun kualitas generasi masa depan. Kita perlu memperkuat intervensi agar sumber daya manusia yang disiapkan benar-benar sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing,” ungkapnya.

Komitmen tersebut tercermin dalam alokasi anggaran daerah, dengan sekitar 26,54 persen APBD diperuntukkan bagi sektor pendidikan dan 26,31 persen untuk kesehatan.

Meski pemerintah daerah menghadapi penyesuaian kemampuan fiskal akibat berkurangnya dana transfer, kedua sektor pelayanan dasar tersebut dipastikan tetap menjadi prioritas. Penyesuaian anggaran akan diarahkan pada pos belanja lainnya agar pelayanan wajib kepada masyarakat tidak terganggu.

“Pendidikan dan kesehatan merupakan pelayanan dasar sehingga tetap menjadi prioritas. Persentasenya bisa menyesuaikan dengan besaran APBD, tetapi pelayanan wajib ini tetap kita pertahankan. Penyesuaian bisa dilakukan pada belanja-belanja yang lain,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta, Joko Prayitno, mengungkapkan bahwa pencapaian IMM tersebut sejalan dengan peningkatan IPM Kota Yogyakarta yang juga menduduki posisi tertinggi nasional pada 2026.

Nilai IPM Kota Yogyakarta mencapai 90,28, naik 0,75 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 89,53. Dengan capaian tersebut, Kota Yogyakarta masuk dalam kategori pembangunan manusia sangat tinggi.

“Angka 90,28 ini sudah menembus 90 dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Daerah lain masih berada di bawah 90. Banda Aceh misalnya 89,90, sedangkan Jakarta Selatan 88,92,” ungkap Joko.

Ia menjelaskan, penghitungan IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ketiganya diukur menggunakan empat indikator yang menggambarkan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pada dimensi kesehatan, usia harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta mencapai 76,28 tahun, meningkat dibandingkan 2022 yang tercatat 75,43 tahun.

Sementara itu, capaian pendidikan ditunjukkan melalui harapan lama sekolah sebesar 17,68 tahun dan rata-rata lama sekolah 12,44 tahun.

Adapun standar hidup layak diukur berdasarkan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP). Nilainya mencapai Rp21,703 juta per tahun.

“Keempat indikator pembentuk IPM tersebut mengalami peningkatan. Jadi, kenaikan IPM ini bukan hanya dari satu sisi, melainkan mencakup kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Joko menambahkan, penghitungan indikator pembangunan manusia menggunakan data dari sejumlah survei BPS, termasuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Survei tersebut menghimpun informasi mengenai kondisi rumah tangga, antara lain pengeluaran konsumsi makanan dan nonmakanan.

Peningkatan pada seluruh indikator pembentuk IPM menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan manusia di Kota Yogyakarta tidak hanya terjadi pada satu sektor, tetapi mencakup perbaikan kondisi kesehatan, akses pendidikan, dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Redaktur: Eko S

Penulis: Eko S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.