Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Sekjen Kemendagri: Sumpah PNS Bukan Formalitas, Integritas dan Nama Baik Harus Dijaga

17 Selasa, 17 Nov 2026, 16:45 WIB | Oleh:
Sekjen Kemendagri: Sumpah PNS Bukan Formalitas, Integritas dan Nama Baik Harus Dijaga Sekjen Kemendagri: Sumpah PNS Bukan Formalitas, Integritas dan Nama Baik Harus Dijaga Doc: Kemendagri
Ket. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan 320 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti pengambilan sumpah dan janji jabatan agar menjadikan komitmen tersebut sebagai pedoman selama masa pengabdian. Ia menegaskan, sumpah jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab moral yang harus tercermin dalam sikap dan pelaksanaan tugas sehari-hari.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan 320 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti pengambilan sumpah dan janji jabatan agar menjadikan komitmen tersebut sebagai pedoman selama masa pengabdian. Ia menegaskan, sumpah jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab moral yang harus tercermin dalam sikap dan pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pesan tersebut disampaikan Tomsi saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Lingkungan Kemendagri Tahun 2026. Acara berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Tomsi, sumpah yang telah diucapkan mengandung tanggung jawab besar dan melekat sepanjang seseorang menjalankan pengabdian sebagai aparatur negara. Komitmen itu juga harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan keyakinan masing-masing, sehingga tidak boleh berhenti sebagai rangkaian seremonial ketika seseorang resmi menjadi PNS.

Salah satu hal yang ditekankan adalah kesetiaan kepada Pancasila, negara, pemerintah, serta peraturan perundang-undangan. Tomsi meminta para PNS memahami bahwa loyalitas sebagai aparatur negara harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan dan penyaluran perbedaan pandangan melalui mekanisme yang telah tersedia.

"Kalau kalian memang setia, tentunya apabila ada hal-hal yang berbeda pandangan, kalian salurkan sesuai dengan jalan yang semestinya, sesuai dengan aturan yang ada," katanya.

Selain menjaga loyalitas, para PNS diminta memahami kebijakan pemerintah secara menyeluruh sebelum memberikan respons atau mengambil tindakan terkait pelaksanaannya. Pemahaman tersebut mencakup latar belakang hingga tujuan kebijakan agar aparatur tidak terburu-buru menilai suatu keputusan tanpa mengetahui konteksnya.

"Kadang-kadang kita segera merespons daripada suatu kebijakan, tetapi kita tidak memahami secara utuh kebijakan itu apa maksudnya. Ya, ini harus dipahami dengan baik," terangnya.

Tomsi juga mengingatkan bahwa perilaku setiap pegawai dapat berpengaruh terhadap citra institusi tempatnya bekerja. Karena itu, seluruh PNS Kemendagri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan nama baik kementerian, bukan hanya ketika menjalankan tugas kedinasan, tetapi juga melalui perilaku pribadi.

"Hanya beberapa orang, tapi menjadi ribuan orang bertanggung jawab dan nama institusi ini juga bertanggung jawab," tambahnya.

Dalam menjalankan pekerjaan, para PNS juga didorong untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme. Tomsi meminta peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis dijadikan acuan utama agar persoalan kedinasan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

Penguasaan terhadap regulasi, menurutnya, tetap perlu berjalan beriringan dengan upaya menghadirkan inovasi dan mempercepat pelayanan. Dengan memahami ketentuan yang berlaku, aparatur dapat mencari cara kerja yang lebih baik tanpa mengabaikan aturan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

Di akhir arahannya, Tomsi kembali meminta para peserta menjadikan sumpah jabatan sebagai pegangan dalam bertindak di mana pun berada. Ia menegaskan bahwa komitmen tersebut tidak hanya berlaku ketika PNS berada di kantor, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

"Apa yang saya sampaikan adalah satu bentuk garis-garis yang umum harus kalian laksanakan. Kemudian ketika kalian mengingat sumpah tadi, ya tentunya itu melekat terus pada kalian di mana pun berada," tandasnya.

Pengambilan Sumpah/Janji PNS di lingkungan Kemendagri Tahun 2026 diikuti 320 peserta secara langsung maupun daring dari berbagai wilayah. Berdasarkan agama, peserta terdiri atas 263 PNS beragama Islam, 43 beragama Kristen, enam beragama Katolik, dan delapan beragama Hindu.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Rona
Grammy Awards 2027 Umumkan ...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +