Pemerintah Perkuat Gemarikan demi Tingkatkan Konsumsi Ikan
Selasa, 17 Nov 2026, 15:55 WIB | Oleh: Ilham Sudrajat
Doc: RRI/Alfreds Tuter
JAKARTA - Pemerintah memperkuat Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk meningkatkan konsumsi ikan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun, pelaku usaha perikanan menilai peningkatan konsumsi perlu diikuti kepastian pasar, distribusi, dan kebijakan yang mendukung produksi.
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Yanti Permatasari, mengatakan peningkatan konsumsi membutuhkan ketersediaan pasokan. Distribusi dan keterjangkauan harga juga harus dipastikan agar masyarakat mudah memperoleh ikan.
“Ajakan konsumsi ini tidak akan cukup apabila pasokan, kemudian distribusi dan keterjangkauannya belum terjamin,” kata Yanti dalam Bincang Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Jakarta, Selasa (17/11).
Sebaiknya Anda baca juga:
Yanti menyebut konsumsi ikan masyarakat pada 2025 masih menunjukkan kesenjangan antardaerah. Sulawesi Utara mencatat konsumsi tertinggi sebesar 48,97 kilogram per kapita, sedangkan Papua Pegunungan terendah 10,66 kilogram.
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta juga masuk dalam sepuluh provinsi dengan konsumsi ikan terendah. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam memperluas edukasi dan promosi konsumsi ikan.
“Ini menjadi satu pekerjaan rumah kita untuk menyusun edukasi, promosi dan diversifikasi menu-menu ikan supaya masyarakat suka dan menjadikan ini kebiasaan,” ujar dia.
Sebaiknya Anda baca juga:
Yanti menjelaskan, penguatan Gemarikan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Tim koordinasi gerakan tersebut diketuai Menteri Koordinator Bidang Pangan, dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai ketua harian.
Gerakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan ikan bermutu, memperluas akses, dan meningkatkan minat konsumsi masyarakat.
Direktur Pengolahan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Yuwono, menyebut konsumsi ikan masyarakat pada 2025 mencapai 26,08 kilogram per kapita. Angka tersebut setara dengan total serapan ikan rumah tangga nasional sekitar 7,34 juta ton.
Menurut Budi, komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat antara lain tongkol, kembung, lele, nila, teri, dan bandeng. Karena itu, penguatan Gemarikan perlu dilakukan bersamaan dengan pembangunan rantai pasok dari hulu hingga hilir.
“Gemarikan itu bukan hanya promosi. Tapi juga membangun rantai pasok ikan dari hulu sampai hilir,” kata Budi.
Budi menambahkan, Gemarikan juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). KKP mendorong penyediaan menu ikan setidaknya dua kali dalam sepekan di dapur pelaksana program tersebut.
Dukungan KKP juga mencakup pendampingan penanganan ikan agar mutu dan keamanannya tetap terjaga. Langkah ini diperlukan karena ikan merupakan bahan pangan yang mudah mengalami penurunan kualitas apabila tidak ditangani dengan tepat.
Sementara itu, perwakilan Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI), Susilo Hutomo, mengingatkan peningkatan produksi harus diimbangi kepastian penyerapan. Menurut dia, pelaku usaha membutuhkan pasar yang jelas agar hasil budidaya tidak berujung pada kelebihan pasokan.
Susilo juga meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan lahan dan sumber air bagi kegiatan budidaya ikan. Ia menyebut sebagian lokasi budidaya beririsan dengan kawasan yang memiliki ketentuan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!