Dua Tahun Kemenimipas, Transformasi Butuh Sinergi Lintas Sektor
Selasa, 17 Nov 2026, 18:54 WIB | Oleh: Mohammad Zaki AlatasHeru juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan. Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan per November 2026, terdapat 67.185 tahanan dan warga binaan yang NIK-nya tidak valid atau belum tercatat.
Selain itu, penanganan lebih dari 1.300 pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Medan serta ribuan WNI di depot tahanan Malaysia membutuhkan koordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait.
Heru menilai, koordinasi lintas kementerian merupakan tantangan tersendiri karena sering kali terbentur komunikasi dan pembagian kewenangan.
Sebaiknya Anda baca juga:
"Koordinasi lintas kementerian itu komoditas mahal. Karena itu, kita membutuhkan orkestrator agar berbagai persoalan bisa diselesaikan bersama. Lebih baik mencegah dari hulunya," ujarnya.
Ia mengapresiasi berbagai capaian Kemenimipas dalam usia yang relatif muda. Menurutnya, buku transformasi yang diluncurkan dalam momentum Hari Bakti Ke-2 juga menjadi bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada publik.
Sementara itu, Hendra Wahanu menegaskan, Kemenimipas memiliki peran strategis dalam mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Sebaiknya Anda baca juga:
Dukungan tersebut mencakup reformasi hukum dan birokrasi, pencegahan kejahatan, penguatan pelayanan keimigrasian, perlindungan pekerja migran Indonesia, hingga pembinaan dan reintegrasi warga binaan.
Bappenas mendorong empat langkah penguatan, yakni konsolidasi kelembagaan, penyelesaian overcrowding melalui kombinasi pidana alternatif dan pembangunan infrastruktur, perencanaan serta penganggaran berbasis data, dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Sistem seperti SIMKIM, SDP PAS, dan Litmas Online perlu terus dioptimalkan untuk meningkatkan akurasi data serta memastikan alokasi anggaran lebih tepat sasaran.
Adapun Audrey Santoso, menjelaskan bahwa transformasi Kemenimipas dibangun melalui delapan agenda prioritas nasional dan 15
Program Aksi
Menurutnya, transformasi bukan sekadar penambahan layanan digital, pembangunan fasilitas, atau penghargaan. Keberhasilannya harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Layanan keimigrasian harus semakin mudah dan aman, pengawasan perbatasan semakin kuat, sementara warga binaan memperoleh kesempatan untuk berubah dan kembali produktif di tengah masyarakat.
Memasuki tahun ketiga perjalanan kelembagaannya, tantangan Kemenimipas bukan hanya melanjutkan pembenahan internal, tetapi juga memastikan seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu arah.
Sebab, persoalan keimigrasian dan pemasyarakatan merupakan tanggung jawab bersama. Tanpa integrasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, berbagai masalah klasik berpotensi terus berulang.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!