Dua Tahun Kemenimipas, Transformasi Butuh Sinergi Lintas Sektor
Selasa, 17 Nov 2026, 18:54 WIB | Oleh: Mohammad Zaki Alatas
Doc: Dok. Ist
JAKARTA - Dua tahun berdiri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) telah mencatat berbagai capaian melalui pembenahan kelembagaan dan program yang berdampak bagi masyarakat. Namun, sejumlah persoalan klasik, mulai dari kelebihan kapasitas lapas hingga masalah administrasi kependudukan, masih mendera.
Penyelesaiannya dinilai tidak bisa hanya dibebankan kepada Kemenimipas. Dibutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah agar persoalan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dapat ditangani secara menyeluruh.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi 'Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan' di Gedung Kemenimipas, Jakarta, Senin (16/11).
Diskusi menghadirkan Wakil Menteri Imipas M. Maulana Bungaran, Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka, Plt Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Heru Kreshna, Direktur Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bappenas Hendra Wahanu, Pakar Pemerintahan UI Rudiarto Sumarwono, serta jurnalis sekaligus penulis Audrey Santoso.
M. Maulana Bungaran mengatakan, memasuki tahun kedua pembentukannya, Kemenimipas terus memperkuat transformasi kelembagaan melalui pembenahan tata kelola, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan pelaksanaan tugas keimigrasian dan pemasyarakatan.
Sebaiknya Anda baca juga:
"Transformasi tidak boleh berhenti pada perubahan struktur organisasi, tetapi harus diikuti perubahan budaya kerja, peningkatan profesionalisme aparatur, serta pelayanan yang semakin transparan dan akuntabel ada kerja," katanya.
Di bidang keimigrasian, pembenahan diarahkan pada modernisasi layanan paspor, visa, izin tinggal, dan perluasan penggunaan autogate. Penguatan pengawasan serta penegakan hukum juga terus dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara dan mencegah kejahatan lintas negara.
Sementara di bidang pemasyarakatan, fokus diarahkan pada penguatan keamanan, penanganan overcrowding, serta peningkatan kualitas pembinaan warga binaan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program kemandirian.
Seluruh agenda tersebut dijalankan melalui 15 Program Aksi Kemenimipas sebagai pedoman untuk menerjemahkan kebijakan strategis menjadi program konkret dan terukur.
Sebaiknya Anda baca juga:
Namun, Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka mengingatkan, berbagai persoalan yang dihadapi Kemenimipas tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan kekuatan internal kementerian.
Rieke bahkan mengibaratkan Kemenimipas seperti tempat sampah yang menampung berbagai persoalan klasik dari sektor lain.
"Kemenimipas ini ibarat tempat sampah. Ada banyak persoalan klasik di hulu, seperti overkapasitas lapas dan rutan, yang tidak bisa dipikul sendirian oleh jajaran Kemenimipas," tegasnya.
Karena itu, Rieke mengusulkan pembentukan dua Peraturan Presiden (Perpres), yakni tentang Sistem Tata Kelola Keimigrasian Nasional yang Terintegrasi dan Sistem Tata Kelola Pemasyarakatan Nasional yang Terintegrasi.
Kedua regulasi tersebut diharapkan memperjelas pembagian tugas dan kewenangan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Rieke juga menyoroti masih adanya warga binaan yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padahal, identitas kependudukan berkaitan erat dengan pemenuhan hak dasar, termasuk akses layanan kesehatan dan keberadaan keluarga.
Menurutnya, persoalan administrasi kependudukan tidak semestinya dibebankan kepada petugas pemasyarakatan karena kewenangannya melibatkan instansi lain.
Ia pun mendorong penerapan prinsip Satu Data Indonesia agar integrasi data keimigrasian dan pemasyarakatan berjalan lebih optimal, dengan Kemenimipas tetap menjadi wali data untuk kedua sektor tersebut.
Sorotan serupa disampaikan Heru Kreshna. Berdasarkan lima kali peninjauan lapangan sepanjang 2026, mulai dari Palembang, Nusakambangan, Sumatera Utara, Bali, hingga Rutan Salemba, KSP melihat sejumlah kemajuan sekaligus persoalan yang perlu segera ditangani.
Salah satu capaian yang diapresiasi adalah program ketahanan pangan yang melibatkan warga binaan. Berbagai kegiatan produktif telah dikembangkan, mulai dari budidaya sidat dan udang vaname di Nusakambangan hingga pertanian hidroponik di Lapas Kelas I Medan.
Meski demikian, KSP masih menemukan sejumlah pekerjaan rumah, termasuk belum seragamnya standar premi atau upah bagi warga binaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!