Pabrik Sudah Ada Tapi Nganggur! DPR Semprot BUMN Farmasi Minta Tambah Modal Lagi
Sabtu, 14 Nov 2026, 21:15 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Doc: Antara
JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono mengingatkan BUMN farmasi agar mengoptimalkan aset yang telah dimiliki sebelum merealisasikan penambahan belanja modal atau capital expenditure (CAPEX). Menurutnya, fasilitas produksi yang sudah tersedia perlu diberdayakan agar investasi perusahaan memberikan manfaat nyata dan tidak berujung pada aset menganggur.
Ia menyebut sejumlah perusahaan farmasi milik negara, seperti Kimia Farma, Indofarma, INUKI, dan Bio Farma, telah memiliki gedung maupun fasilitas pabrik. Namun, berdasarkan paparan yang diterimanya, masih terdapat fasilitas yang belum aktif atau belum dimanfaatkan secara optimal.
“Saya ingin mengingatkan, dari paparan yang lima tahun lalu atau sebelum yang lima tahun lalu, banyak aset-aset kimia, indofarma, inuki, biofarma ini sudah ada gedungnya Pak. Pabrik, tapi ada yang nggak aktif gitu ya kondisinya, Pak,” ujar Rudi dikutio dari laman resmi DPR RI. Pernyataan itu ditegaskannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026)
Ia mempertanyakan alasan fasilitas yang sudah tersedia belum diberdayakan untuk menunjang kegiatan usaha. Padahal, aset tersebut berpotensi dimanfaatkan kembali untuk mendukung kegiatan produksi maupun pengembangan produk farmasi. Dirinya juga menyinggung peluang pemanfaatan aset untuk mendukung inovasi produk.
Ia mengingatkan agar fasilitas yang telah dibangun tidak dibiarkan terbengkalai, sementara perusahaan masih memiliki kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas dan kegiatan produksinya. Selain optimalisasi aset, Rudi menekankan pentingnya pengelolaan CAPEX secara cermat dan bertanggung jawab. Menurutnya, belanja modal yang bersumber dari uang masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari proses penganggaran hingga pelaksanaannya.
“Pak, ini kan uangnya rakyat, uangnya masyarakat. kalau kami kebagian dihujat-hujat gitu Pak Kalau di DPR. Padahal kan tentu bukan sama kami. kita ngetok, ngalirnya juga ke kementerian dan ke bawah, ke BUMN, ke pihak-pihak BUMN, Pak,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap setiap keputusan belanja modal didasarkan pada kebutuhan perusahaan serta mempertimbangkan potensi aset yang telah dimiliki. Pengawasan CAPEX diperlukan untuk memastikan investasi BUMN farmasi tepat sasaran, produktif, dan mampu memperkuat industri farmasi nasional.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!