Alokasi Bedah Rumah Naik 459%! Daerah Ini Dapat Jatah Paling Gede

Tahun 2025 belum memperoleh alokasi, tahun ini mendapat 73 unit dengan pagu Rp2,92 miliar. Pencairan dana mencapai 71 unit, realisasi fisik 21 unit, dan 14 unit telah menyampaikan LPD.

6. Kabupaten Mamuju Tengah

Mendapat alokasi 714 unit dengan pagu Rp14,28 miliar. Sebanyak 132 unit telah terealisasi secara fisik dan 34 unit telah menyampaikan LPD. Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, berkomitmen mengawal hingga terealisasi 100 persen.

7. Kota Balikpapan

Alokasi naik dari 80 unit menjadi 277 unit atau naik sekitar 246 persen, dengan pagu Rp5,54 miliar. Realisasi fisik mencapai 52 unit dan seluruhnya telah dilaporkan melalui LPD.

8. Kota Cirebon

Alokasi naik dari 49 unit menjadi 673 unit. Sebanyak 240 unit telah terealisasi secara fisik dan seluruhnya telah dilaporkan melalui LPD.

Pelaporan Harus Jalan Beriringan dengan Fisik

Menanggapi progres tersebut, Direktur Jenderal Permukiman, Fitrah Nur, menekankan pentingnya penyelesaian pelaporan penggunaan dana agar berjalan beriringan dengan progres pembangunan fisik. Pemerintah daerah diharapkan membantu menyosialisasikan kewajiban pelaporan kepada kepala desa agar pemantauan di tingkat masyarakat berjalan lebih optimal.

"Mohon untuk dapat menyelesaikan laporan bagi daerah yang belum mencapai 100 persen. Dengan demikian, penyelesaian fisik dan pelaporan juga dapat berjalan secara paralel," tegas Fitrah.

Fitrah menjelaskan, program BSPS tidak hanya memberikan bantuan perbaikan rumah, tetapi juga memberi dampak ekonomi melalui keterlibatan tenaga kerja lokal. Setiap pembangunan satu unit rumah membutuhkan tenaga tukang dan kenek, sehingga program ini turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Selain Bedah Rumah

Dalam pembahasan program lainnya, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Teddy Paul H. Siagian, menyampaikan perkembangan pembangunan Hunian Tetap (Huntap), khususnya di Provinsi Aceh. Ia meminta dukungan pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan pembangunan di wilayah yang memiliki keterbatasan akses.

"Terkait pembangunan Huntap yang saat ini sedang berjalan, khusus untuk Provinsi Aceh, kami mohon dukungan pemerintah daerah karena terdapat wilayah-wilayah tertentu yang cukup sulit dijangkau," ujar Teddy.

Teddy juga menyosialisasikan program sertifikasi tanah gratis yang diinisiasi melalui kolaborasi Kementerian PKP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program ini diharapkan terus diinformasikan kepada masyarakat agar semakin banyak warga memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya.