RI Jadi Pengguna Teknologi Negara Lain, Peluang Bangun Industri Masa Depan Makin Tertinggal

JAKARTA - Keberhasilan Tiongkok menciptakan suhu terdingin yang pernah tercatat dalam sejarah, yakni 9,7 pikokelvin (pK), melalui eksperimen di stasiun ruang angkasa Tiangong, kembali memperlihatkan kesenjangan penguasaan teknologi antara negara maju dan Indonesia. 

Di tengah lompatan riset negara-negara besar, Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa minimnya anggaran penelitian, lemahnya kesinambungan kebijakan, dan terbatasnya ruang aktualisasi ilmuwan.

Para ilmuwan Tiongkok mencatatkan pencapaian tersebut melalui eksperimen fisika kuantum menggunakan perangkat Cold Atom Physics Rack di modul laboratorium Mengtian, bagian dari stasiun ruang angkasa Tiangong. Dikutip dari NDTV, Rabu (11/11), para peneliti memanfaatkan sekitar 20.000 atom rubidium yang didinginkan hingga membentuk kondensat Bose-Einstein (Bose-Einstein Condensate/BEC).

Suhu ekstrem tersebut menjadi rekor baru, melampaui pencapaian tim fisikawan Universitas Leibniz Hannover, Jerman, pada 2021. Keberhasilan itu sekaligus menunjukkan bagaimana investasi jangka panjang dalam penelitian dasar dapat mendorong batas kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Seorang profesor fisika di Massachusetts Institute of Technology dan peraih Nobel fisika tahun 2001, Wolfgang Ketterle, menyoroti pentingnya melakukan eksperimen di luar angkasa.

“Di Bumi, awan itu akan jatuh sekitar 250 meter, jadi sebenarnya akan menabrak tanah kecuali Anda memiliki ruang hampa udara, yang tingginya 250 meter,” katanya tentang perluasan awan selama tujuh detik tersebut.

Melansir dari Chinese Academy of Science,penelitian itu juga dapat mendukung interferometer atom, yaitu instrumen yang menggunakan sifat gelombang atom untuk mengukur efek seperti percepatan dan gravitasi.

“Interferometer atom sangat diuntungkan dari sumber yang menyediakan sejumlah besar atom dalam kumpulan ultradingin dan waktu pengamatan yang lama,” kata Ernst M. Rasel, seorang profesor fisika di Universitas Leibniz Hannover di Jerman.

Rasel menjelaskan bahwa sensitivitasnya meningkat sebanding dengan kuadrat waktu yang dihabiskan atom di dalam interferometer. Ia mengidentifikasi langkah selanjutnya sebagai pengembangan interferometer di orbit di mana atom tetap terpisah secara koheren selama beberapa detik.

Eksperimen semacam itu dapat mendukung pengukuran medan gravitasi Bumi dan pengujian fisika fundamental, termasuk investigasi model materi gelap. Ini tetap menjadi arah penelitian lebih lanjut.

Ketterle menggambarkan pencapaian tersebut sebagai titik awal yang sangat baik untuk memajukan termometri atom dan pengukuran presisi.

Sedangkan menurut tim ilmuwan Tiongkok yang terkait temuan tersebut menyatakan, pendinginan atom memperlambat gerakannya. Pada suhu yang cukup rendah dan kepadatan yang tinggi, atom dapat membentuk kondensat Bose-Einstein, suatu keadaan di mana sekumpulan atom menunjukkan perilaku kuantum kolektif.

Hal ini memberi para peneliti cara untuk mempelajari fenomena kuantum pada skala yang lebih besar daripada atom individual dan membangun eksperimen terkontrol untuk menyelidiki bagaimana materi berperilaku.

Lompatan Tiongkok tersebut memunculkan pertanyaan mengenai strategi Indonesia mengejar ketertinggalan. Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi, menilai Indonesia sebenarnya memiliki titik awal yang tidak jauh berbeda dengan Tiongkok dalam membangun fondasi industri strategis.

“Indonesia memiliki start yang sama dengan Tiongkok ketika Bung Karno mendirikan LAPAN dan BATAN, masing-masing tahun 1958 dan 1963. Cita-citanya menguasai industri maju saat itu, namun perjalanannya berbelok jauh,” kata Hafidz.

Menurut dia, pada era Presiden Soeharto, pengembangan industri strategis lebih diarahkan pada sektor transportasi, seperti penerbangan melalui PT Dirgantara Indonesia, perkapalan melalui PT PAL, dan perkeretaapian melalui PT INKA. Sementara itu, pengembangan LAPAN dan BATAN tidak memperoleh dorongan yang memadai karena industri antariksa dan teknologi nuklir dianggap terlalu jauh untuk dikembangkan.

Akibatnya, pembiayaan penelitian untuk industri berteknologi tinggi tetap minim. Padahal, sejumlah ilmuwan Indonesia memiliki reputasi dan pengalaman berkiprah di tingkat internasional, tetapi tidak memperoleh ruang aktualisasi yang cukup di dalam negeri.

Ambisi Negara

Hafidz menegaskan keberhasilan industri strategis tidak dapat dilepaskan dari ambisi politik dan dukungan ekonomi negara. Perkembangan industri antariksa Tiongkok, misalnya, turut ditopang transfer teknologi dari Russia, termasuk pemanfaatan hasil penelitian Uni Soviet yang sebelumnya tidak berlanjut akibat persoalan pembiayaan.

Meski demikian, Tiongkok masih menghadapi persaingan dengan Amerika Serikat (AS), yang telah membangun industri antariksa lebih matang melalui dukungan investasi negara dalam skala besar.

Hafidz mengacu pada pemikiran ekonom Mariana Mazzucato dalam bukunya, Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism. Menurut Mazzucato, investasi negara untuk misi besar, seperti program pendaratan manusia di Bulan pada era Presiden John F Kennedy, mampu menghasilkan inovasi yang meluas ke berbagai sektor industri.

Investasi tersebut tidak hanya mengembangkan teknologi penerbangan dan antariksa, tetapi juga radar, telekomunikasi, industri makanan, hingga berbagai produk teknologi yang digunakan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian industri strategis memiliki efek pengganda ekonomi yang besar. Pengembangan teknologi antariksa dan satelit juga menjadi fondasi bagi industri semikonduktor, cip, kecerdasan buatan (AI), dan telekomunikasi.

Anggaran Minim

Persoalan pembiayaan juga menjadi sorotan Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendi Manilet. Dia menegaskan ketertinggalan riset Indonesia bukan terutama disebabkan keterbatasan kemampuan peneliti, melainkan skala dan kesinambungan pendanaan yang belum memadai.

“Dalam konteks Indonesia, kesenjangan utamanya bukan terletak pada kemampuan peneliti, melainkan pada skala dan kesinambungan pendanaan,” katanya.

Dia menyebut belanja penelitian dan pengembangan Indonesia masih sekitar 0,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut jauh di bawah Malaysia sekitar 1,15 persen, Tiongkok 2,1–2,5 persen, Jepang 3,65 persen, dan Korea Selatan yang telah melampaui 4 persen.

Hal yang lebih memprihatinkan, kontribusi sektor swasta terhadap belanja riset Indonesia baru sekitar 0,02 persen dari PDB. Padahal, di negara-negara dengan ekosistem penelitian maju, industri menjadi salah satu penggerak utama pembiayaan dan komersialisasi hasil riset.

Tantangan lainnya adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan jangka panjang penelitian dan siklus politik yang berlangsung setiap lima tahun. Penelitian teknologi strategis membutuhkan kepastian kebijakan selama 10–20 tahun, sedangkan pergantian pemerintahan sering diikuti perubahan prioritas, restrukturisasi kelembagaan, dan penyesuaian anggaran.

“Ketika agenda jangka pendek lebih dominan, riset rentan terpinggirkan karena hasilnya tidak selalu dapat dinikmati dalam satu periode pemerintahan,” katanya.

Sebab itu, agenda penelitian nasional harus dilindungi dari perubahan siklus politik dan tekanan fiskal jangka pendek. Salah satu langkah yang dapat ditempuh ialah membangun pendanaan riset tahun jamak dan memperkuat dana abadi penelitian agar proyek strategis tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

Selain itu, pemerintah perlu memberikan insentif yang mudah diakses bagi industri yang melakukan penelitian dan pengembangan sehingga kontribusi swasta meningkat.

Hafidz juga menilai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) perlu memiliki target yang lebih terukur dengan menetapkan sedikitnya tujuh bidang penelitian dan pengembangan utama untuk dipacu dalam lima tahun mendatang.

Prioritas tersebut harus diarahkan pada penguasaan teknologi strategis yang memiliki dampak terhadap kemandirian industri dan daya saing ekonomi.

Indonesia katanya dapat belajar dari Singapura yang memiliki arah penelitian melalui skema Research, Innovation and Enterprise (RIE) 2030 dengan komitmen pendanaan 37 miliar dollar Singapura selama lima tahun. Fokusnya mencakup manufaktur dan semikonduktor, kesehatan, keberlanjutan perkotaan, kecerdasan buatan, komputasi kuantum, serta pengembangan talenta peneliti.

Di sisi lain, kolaborasi dengan negara yang lebih maju, termasuk Tiongkok, perlu diperkuat. Namun, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti pada pembelian peralatan atau penggunaan teknologi, melainkan harus menghasilkan transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas ilmuwan, dan penguasaan teknologi di dalam negeri.

Pada akhirnya, keberhasilan Tiongkok bukan semata-mata ditentukan kecanggihan laboratorium atau kemampuan ilmuwannya, tetapi juga keberanian negara menetapkan visi besar dan membiayainya secara konsisten.

Tanpa perubahan mendasar dalam kebijakan pendanaan dan prioritas riset, Indonesia berisiko terus menjadi pengguna teknologi negara lain, sementara peluang membangun industri masa depan semakin tertinggal.