Pemerintah Daerah Mesti Berjalan Berdasarkan Sistem bukan Perorangan

TANGERANG SELATAN – Pemerintah daerah tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif, melainkan memegang tanggung jawab penuh dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang yang terukur. “Maka dari itu, pemda harus berjalan berdasarkan sistem bukan individu,” jelas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangsel, TB Asep Nurdin, Kamis (12/11).

Menurutnya, roda pemerintahan daerah digerakkan oleh sistem, mekanisme, serta pembagian tanggung jawab yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan perorangan.

“Kami memastikan pemerintahan daerah bekerja berdasarkan sistem, bukan hanya bergantung pada individu. Di dalam pemerintahan terdapat proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi antarperangkat daerah, pengawasan, dan evaluasi,” kata

 Asep memastikan bahwa kesinambungan menjadi prioritas mutlak yang tidak boleh terganggu oleh dinamika politik maupun pergantian pejabat. Keberlanjutan pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah. Masyarakat harus tetap memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, dan infrastruktur sesuai kewenangan.

“Pelayanan tersebut harus disertai kualitas, kecepatan, kemudahan akses, dan kemampuan merespons persoalan warga,” katanya pada kegiatan pelatihan digitalisasi.

Secara umum, pemerintah tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi juga memiliki tanggung jawab menentukan arah pembangunan. Arah pembangunan ditetapkan lewat dokumen perencanaan, diterjemahkan ke dalam program kerja, dan dievaluasi kinerjanya.

“Penilaian terhadap jalannya pemerintahan sebaiknya melihat bagaimana kebijakan dirumuskan, dilaksanakan, dan memberikan hasil bagi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai bentuk akuntabilitas publik, Asep menyatakan bahwa pemerintah daerah senantiasa membuka diri terhadap segala bentuk pengawasan dan kontrol sosial dari masyarakat.

“Pemkot Tangsel terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang direncanakan, apa yang telah dilaksanakan, bagaimana anggaran digunakan, dan sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan,” pungkasnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Yanuar Winarko mengatakan, keberhasilan Kota Tangsel bertransformasi menjadi kota mandiri tidak lepas dari kapasitas yang kuat dalam mengawal dan mengarahkan jalannya pembangunan agar tetap berpihak pada keadilan sosial.

“Pemkot Tangsel menunjukkan kapasitasnya dalam mengawal, menata, dan menjamin agar perkembangan kota ini berjalan adil bagi seluruh masyarakat dari kalangan mana pun tanpa terkecuali, sehingga kesetaraan benar-benar terwujud,” ujar Yanuar. Ant/G-1