Berhentinya Gibran, Momentum Pemerintah Perkuat Kepastian Ekonomi

JAKARTA - Keputusan Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dari jabatan Wakil Presiden harus jadi momentum bagi pemerintah untuk mengakhiri kegaduhan politik dan memperkuat kepastian ekonomi.

 Dinamika di lingkaran kekuasaan dikhawatirkan memengaruhi kepercayaan investor apabila terus berlarut-larut dan mengaburkan arah kebijakan pembangunan nasional. Gibran menyatakan mengundurkan diri secara resmi dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 setelah menyampaikan surat resmi ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden Prabowo Subianto secara terpisah pada Kamis (12/11).

Melalui pernyataan resmi di media sosial, Ia mengaku keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan panjang dan bukan karena ketidaksanggupan menjalankan tugas maupun persoalan ijazah yang sebelumnya menjadi perhatian publik.

“Setelah melalui pertimbangan panjang dan matang dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat,” kata Gibran. Keputusan tersebut jelasnya merupakan pilihan pribadi dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah.

Menurutnya, pengunduran diri justru dimaksudkan untuk menjaga agar pemerintahan dapat melangkah ke depan dengan lebih tenang dan utuh. “Keputusan untuk berhenti ini juga bukan pernyataan sikap ketidaksanggupan. Justru sebuah langkah besar yang harus saya tempuh untuk menjaga kesanggupan pemerintah sehingga dapat melangkah jauh ke depan dengan lebih tenang, lebih utuh,” ujarnya.

Soliditas Pemerintahan

Peneliti Senior Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Erwin Syahrial, mengatakan pemerintah perlu segera mengonsolidasikan kekuatan politik dan memastikan dinamika tersebut tidak mengganggu stabilitas ekonomi.

Investor, menurutnya, tidak hanya mempertimbangkan indikator makroekonomi, tetapi juga stabilitas politik, konsistensi kebijakan, dan soliditas pemerintahan.

Ia mengingatkan, Indonesia masih menghadapi tekanan nilai tukar rupiah, kebutuhan penciptaan lapangan kerja, pelemahan daya beli, serta persaingan menarik investasi asing. Tantangan tersebut membutuhkan kepastian kebijakan dan koordinasi pemerintahan yang kuat. Oleh sebab itu, Erwin meminta proses transisi kepemimpinan berjalan sesuai konstitusi, transparan, dan tidak membuka ruang bagi konflik elite baru.

Stabilitas politik harus diwujudkan melalui kepastian hukum dan kebijakan yang memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Senada dengan Erwin, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengingatkan pemerintah agar lebih fokus pada agenda ekonomi daripada terus mempertontonkan drama politik di lingkaran kekuasaan.

 “Yang diharapkan dari mundurnya Gibran secara legowo adalah stabilitas politik yang akan berdampak pada kepastian usaha,” tegas Nailul. Menurutnya, ketidakstabilan politik membuat pelaku usaha cenderung menunda ekspansi dan investasi atau mengambil sikap wait and see.

Sebaliknya, stabilitas politik dapat memperkuat keyakinan dunia usaha terhadap prospek ekonomi. Nailul pun menegaskan kalau persoalan ekonomi tidak semata- mata ditentukan oleh posisi wakil presiden. Kebijakan strategis tetap berada di tangan Presiden, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Karena itu, mundurnya Gibran tidak otomatis memperbaiki kualitas kebijakan pemerintah. Tanpa evaluasi terhadap kebijakan yang bermasalah, perubahan di posisi wakil presiden dinilai tidak akan membawa dampak berarti bagi perekonomian nasional.