Jangan Jadikan Rakyat Korban! Elite Politik Didesak Menahan Diri Usai Keputusan Gibran

JAKARTA - Pemerhati sosial politik Karyono Wibowo meminta elite politik dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan serta stabilitas nasional menyusul langkah Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden.

“Keputusan Gibran untuk berhenti harus kita hormati. Dinamika politik terkait keputusan tersebut hendaknya tidak berkembang menjadi konflik politik yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan,” kata Karyono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (12/11).

Menurut Karyono, dinamika politik terkait keputusan Gibran perlu disikapi secara bijak dengan mengutamakan kepentingan bangsa, terutama keberlangsungan pemerintahan, stabilitas nasional, dan persatuan masyarakat.

Ia mengingatkan agar perbedaan kepentingan dan dinamika hubungan politik antarelite tidak berkembang menjadi polarisasi maupun perpecahan sosial di tengah masyarakat.

Karena itu, Karyono meminta tokoh politik, pimpinan partai, relawan, dan berbagai elemen masyarakat menahan diri dari penyampaian narasi provokatif serta tidak menjadikan masyarakat sebagai arena pertarungan kepentingan elite.

“Mandat yang diberikan melalui pemilu semestinya menjadi tanggung jawab untuk bekerja bagi kepentingan publik, bukan justru menciptakan ketegangan baru di tengah masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai keberlangsungan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus tetap menjadi prioritas di tengah dinamika politik tersebut.

Menurut dia, persoalan pengisian jabatan wakil presiden tidak boleh mengganggu agenda pembangunan, pengelolaan perekonomian, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pelayanan publik.

Karyono juga menilai pernyataan Presiden ketujuh RI Joko Widodo yang menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo perlu menjadi perhatian dalam menjaga kesinambungan pemerintahan.

Ia mengatakan proses berhentinya Gibran harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. MPR dan lembaga negara terkait diminta memastikan proses pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai konstitusi, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

Karyono menegaskan kepentingan nasional, persatuan masyarakat, dan keberlangsungan negara harus ditempatkan di atas kepentingan politik perseorangan maupun kelompok.

“Pada akhirnya, jabatan politik adalah amanah, bukan tujuan akhir. Semua tokoh bangsa dan berbagai elemen masyarakat sipil agar mengedepankan kepentingan nasional, mengutamakan persatuan sebagai pertanggungjawaban moral kepada para pendiri bangsa,” katanya.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11). Surat tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

MPR menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (13/11) untuk membahas tindak lanjut surat pernyataan berhenti tersebut dan proses pengisian jabatan wakil presiden.