Pengadaan Barang dan Jasa Ruang Paling Rawan Korupsi

JAKARTA – Ruang bancaan maling-maling yang paling rawan adalah saat pengadaan barang dan jasa. “Pengadaan barang dan jasa salah satu area yang memiliki tingkat risiko tinggi terjadi kecurangan, bagian ini membutuhkan perhatian dan pengawasan secara serius,” tandas Inspektur Provinsi Jakarta, Dhany Sukma, Kamis (12/11).

“Karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan sejak awal, bahkan sebelum proses pengadaan berikutnya dilaksanakan,” tegas Dhany Sukma. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar proses administrative. Ini juga upaya merealisasikan anggaran dan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah. Sebab di sinilah pemda menghadirkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi ­masyarakat.

Untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, tata kelola perlu diperkuat dan mengintensifkan langkah deteksi dini terhadap potensi kecurangan (fraud). Langkah pencegahan dapat dilakukan dengan sosialisasi dan bimbingan teknis. Tujuannya meneguhkan kembali komitmen untuk melakukan belanja pemerintah secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan.

“Pemerintah Provinsi Jakarta telah memberikan dukungan dan penghargaan melalui berbagai tunjangan kepada ASN. Karena itu, sudah selayaknya hal tersebut diimbangi dengan tanggung jawab, integritas, dan komitmen dalam menjalankan tugas,” jelasnya.

Menurut Dhany, bimbingan teknis tidak hanya menjadi sarana memperkuat pemahaman mengenai integritas. Dia juga momentum untuk mengevaluasi, sekaligus memperbaiki tata kelola pengadaan agar semakin efektif, efisien, dan menghasilkan akuntabilitas yang tinggi.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Utara menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola dan Deteksi Dini Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diselenggarakan Inspektorat Pembantu Jakarta Utara selama dua hari 11-12 November, di Kantor Wali Kota Jakarta Utara. “Kami mengapresiasi Inspektorat Provinsi Jakarta, khususnya Inspektorat Pembantu Jakarta Utara, atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut,” kata Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat.

Hendra menyatakan penguatan tata kelola pengadaan memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.

“Keberhasilan pengadaan barang dan jasa tidak cukup hanya dilihat dari tuntasnya administrasi maupun tingginya serapan anggaran. Lebih dari itu, setiap tahapan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berlandaskan integritas,” kata Hendra.

Dia menegaskan setiap rupiah anggaran pemerintah harus dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

“Melalui penguatan kapasitas, peningkatan kewaspadaan, dan pengawasan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Jakarta Utara berharap tercipta ekosistem pengadaan barang dan jasa yang semakin profesional dan berintegritas,” harapnya.

Dia mengingatkan anggaran pemerintah tidak hanya terserap sesuai dengan perencanaan, tetapi juga benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Inspektorat Pembantu Jakarta Utara menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola dan Deteksi Dini Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa tersebut.

Naikkan Kapasitas

Sementara itu, Inspektur Pembantu Wilayah Kota Jakarta Utara, Dannu Yudianto, menjelaskan kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam memahami tata kelola pengadaan, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengenali berbagai potensi penyimpangan sejak dini. Menurutnya, pada hari pertama ada sebanyak 200 peserta ikut acara tersebut.

Mereka datang dari kepala UKPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan unsur Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Mereka membahas mengenai deteksi fraud dan pencegahan korupsi. Kemudian, hari kedua kegiatan diikuti 200 peserta. Mereka terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kepala subbagian program dan tata usaha, serta bendahara.

Pembahasan difokuskan pada pendalaman aspek hukum, kepatuhan, dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari sejumlah lembaga pengawas dan penegak hukum. Ada dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. wid/Ant/G-1