PKL Kebayoran Lama Direlokasi, Pramono Gratiskan Sewa Lapak Selama Enam Bulan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyetujui pembebasan biaya sewa tempat usaha selama enam bulan bagi 206 pedagang kaki lima (PKL) yang akan direlokasi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kebijakan tersebut disiapkan agar pedagang bersedia meninggalkan badan jalan dan melanjutkan kegiatan usaha di pasar resmi yang telah disediakan pemerintah daerah.

Keputusan itu disampaikan Pramono setelah memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11). Pertemuan tersebut merupakan rapat kelima di tingkat kecamatan yang membahas sejumlah persoalan wilayah, mulai dari penataan pedagang dan parkir liar hingga pengelolaan sampah, penanganan banjir, serta kebutuhan infrastruktur.

Sebanyak 206 PKL yang beraktivitas di Jalan Baru, Jalan Teuku Nyak Arief, dan Jalan Masjid Al-Huda telah didata untuk mengikuti program relokasi. Perumda Pasar Jaya akan menyiapkan tempat berjualan bagi para pedagang di Pasar Bata Putih dan Pasar Kebayoran Lama.

“Dan saya menyetujui untuk selama enam bulan diberikan gratis tanpa sewa, supaya mereka bersedia untuk pindah,” ujar Gubernur Pramono.

Pramono meminta sejumlah perangkat daerah segera menindaklanjuti kebijakan tersebut agar proses pemindahan pedagang dapat berjalan. Pihak yang diminta terlibat meliputi Dinas Perhubungan, Satpol PP, perangkat daerah yang menangani UMKM, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta Kecamatan Kebayoran Lama.

Penataan PKL dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan yang selama ini digunakan sebagai lokasi berdagang. Selain mengurangi potensi kemacetan, relokasi diharapkan dapat memastikan akses kendaraan darurat tetap terbuka tanpa menghilangkan kesempatan pedagang untuk menjalankan usaha.

Persoalan parkir liar juga menjadi pembahasan dalam rapat tersebut, khususnya di kawasan Pondok Indah dan sekitar Gandaria City. Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pengelola pusat perbelanjaan untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas parkir resmi sehingga kendaraan pengunjung tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Camat Kebayoran Lama Mustopa mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Dinas Perhubungan untuk membahas penyediaan solusi parkir. Pengelola Gandaria City juga akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut agar fasilitas parkir di kawasan pusat perbelanjaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kita akan berkoordinasi dengan pengelola Gandaria City, Pak Wali Kota, dan Dishub untuk dapat menyiapkan tempat parkir di lokasi Gandaria City tersebut,” ujar Mustopa.

Selain itu, pihak kecamatan telah memasang pembatas di sepanjang tepi jalan untuk mengantisipasi munculnya pasar tumpah pada malam hari. Langkah tersebut ditujukan agar aktivitas perdagangan tidak semakin meluas hingga menggunakan badan jalan.

Dalam rapat yang sama, Pramono juga menyetujui secara prinsip rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Jalan Delman Elok. Fasilitas tersebut diharapkan memperkuat pengelolaan sampah di tingkat wilayah, terutama karena timbulan sampah di Kecamatan Kebayoran Lama mencapai sekitar 244 ton setiap hari.

Sebagian besar sampah dari wilayah tersebut saat ini masih dikirim ke TPST Bantargebang. Karena itu, pembangunan TPS3R diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pengolahan sampah sebelum dibawa ke lokasi pembuangan akhir.

“Tadi secara prinsip TPS3R yang diusulkan di Jalan Delman Elok disetujui, tetapi saya minta kepada Bapak Wali Kota untuk mempersiapkan finalisasi, nanti segera dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup,” kata Gubernur Pramono.

Selain persoalan sampah, Pemprov DKI Jakarta turut membahas kebutuhan perbaikan infrastruktur pengendalian banjir di kawasan Kebayoran Lama. Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian adalah perbaikan tanggul Kopro Banjir sepanjang 300 meter serta pembangunan turap pada sodetan Kali Pesanggrahan.

Pramono menyatakan pemerintah daerah akan menyampaikan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendorong percepatan penanganan bagian sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Langkah tersebut diperlukan karena kondisi di lapangan dinilai sudah membutuhkan pembangunan turap.