Pramono Bersihkan 5.000 Meter Persegi Hutan Kota Penjaringan dari Sampah Ilegal

JAKARTA - Sekitar 5.000 meter persegi lahan Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara, akan dibersihkan dari tumpukan sampah yang selama ini dibuang secara ilegal. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan penanganan segera, dilanjutkan dengan penanaman pohon dan pembenahan kawasan agar kembali berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

Keputusan tersebut disampaikan Pramono setelah meninjau Hutan Kota Penjaringan di Jalan Kepanduan II, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (12/11). Kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan Penjaringan yang sebelumnya membahas persoalan pembuangan sampah ilegal dan penataan kawasan.

Dalam peninjauan tersebut, Pramono melihat langsung area yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah tanpa izin. Ia menyebut persoalan itu menjadi salah satu isu utama yang perlu segera diselesaikan agar fungsi hutan kota tidak terus terganggu.

“Salah satu hal yang diputuskan yaitu isu utama mengenai Taman Hutan Kota Penjaringan. Ada kurang lebih 5.000 meter persegi yang digunakan menjadi tempat untuk pembuangan sampah ilegal,” ujar Gubernur Pramono.

Setelah melihat kondisi lapangan bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pramono meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera mengangkut dan membersihkan sampah di lokasi tersebut. Area yang telah ditangani nantinya akan ditanami pohon kembali sehingga dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau bagi warga.

“Maka sudah saya putuskan, pertama: tempat atau lokasi yang untuk dumping atau membuang sampah ilegal itu segera dibersihkan, dan mulai hari ini kita akan bersihkan,” tegasnya.

Selain membersihkan tumpukan sampah, Pemprov DKI Jakarta juga akan menyelesaikan pembangunan pagar di sekitar kawasan. Keberadaan pagar tersebut ditujukan untuk membatasi akses dan mencegah lokasi kembali digunakan sebagai tempat pembuangan sampah ilegal.

Berdasarkan laporan saat peninjauan, pembangunan pagar Hutan Kota Penjaringan telah mencapai progres 70 persen. Penyelesaiannya sebelumnya menghadapi kendala berupa okupasi lahan dan persoalan pencatatan aset di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

Hutan Kota Penjaringan dibangun pada 2010 hingga 2011 dengan luas lahan mencapai 4,4 hektare. Kawasan tersebut juga memanfaatkan sebagian lahan milik PT Jakarta Propertindo (Jakpro) seluas 9.578 meter persegi.

Untuk pekerjaan penataan pagar, anggaran sebesar Rp3,5 miliar telah dialokasikan melalui Tahun Anggaran 2025. Pemprov DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT Jakarta Propertindo, PT Jasa Marga, serta perangkat wilayah dan instansi terkait guna mempercepat penyelesaiannya.

Koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai lokasi pembangunan pagar di sisi jalan tol. Langkah ini menjadi bagian dari penyelesaian persoalan lahan yang sebelumnya menghambat pekerjaan pemagaran kawasan.

Pramono juga meminta pengawasan terhadap akses jalan menuju hutan kota diperketat. Permintaan itu disampaikan setelah menerima laporan dari Camat Penjaringan dan petugas kebersihan bahwa pembuangan sampah ilegal kerap berlangsung pada malam hari.

Pemprov DKI Jakarta turut berencana mengumumkan kepada publik pihak-pihak yang terbukti melakukan pembuangan sampah ilegal. Informasi tersebut diharapkan dapat diketahui oleh pengguna jasa pengangkutan sampah, termasuk pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe.

“Dan saya akan segera mengumumkan, sesuai dengan apa yang sudah menjadi keputusan Pemerintah DKI Jakarta, bagi siapapun yang melakukan itu, maka akan diumumkan kepada publik,” tegas Gubernur Pramono.

Menurut Pramono, keterbukaan informasi mengenai pelaku pembuangan sampah ilegal diperlukan agar praktik tersebut tidak terus berulang. Pengumuman itu juga ditujukan agar pihak hotel, restoran, dan kafe mengetahui apabila penyedia jasa pengangkutan sampah yang digunakan membuang sampah secara sembarangan.