Polemik Domestik Ganggu Pembenahan Iklim Investasi Nasional

JAKARTA - Energi pemerintah yang tersedot berbagai polemik domestik dinilai mengganggu fokus pembenahan iklim investasi nasional. Di tengah persaingan negara-negara Asia Tenggara menarik investasi teknologi, Indonesia justru menghadapi tantangan untuk memastikan kepastian regulasi, ketersediaan energi, dan kesiapan infrastruktur. 

Kondisi tersebut berisiko membuat investor mengalihkan modal ke negara tetangga, seperti Malaysia.

Langkah terbaru SoftBank Group Corp. yang berencana membangun salah satu infrastruktur kecerdasan buatan (AI) terbesar di Asia di Malaysia menjadi pengingat bagi Indonesia. Proyek yang melibatkan Grab Holdings Ltd. dan sejumlah perusahaan lainnya itu menunjukkan semakin kuatnya upaya negara tetangga membangun ekosistem ekonomi digital.

SoftBank, pada Senin (9/11), mengumumkan investasi awal sebesar 1,85 miliar dollar AS atau sekitar 33 triliun rupiah untuk proyek tersebut. Dari jumlah itu, SoftBank akan mengucurkan 1 miliar dollar AS atau sekitar 18 triliun rupiah. Pendanaan dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan proyek, dengan memanfaatkan kas perusahaan tanpa menerbitkan obligasi.

Fasilitas tersebut juga akan mencakup pusat data AI yang dikembangkan melalui kemitraan dengan sejumlah perusahaan teknologi global.

“Bersama Grab, kami akan membangun kapasitas yang diperlukan untuk mendukung ambisi digital Malaysia serta mempercepat inovasi AI di seluruh Asia Tenggara,” kata Chairman dan CEO SoftBank Group, Masayoshi Son, dalam pernyataan di situs resmi perusahaan.

Butuh Kepastian Hukum

Menanggapi hal itu, Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi, menilai investasi SoftBank bersama Grab dan PETROS tersebut harus menjadi peringatan bagi Indonesia untuk segera membenahi daya saing investasi. Persaingan menarik modal teknologi tidak cukup mengandalkan besarnya pasar domestik, tetapi membutuhkan kesiapan kebijakan dan infrastruktur yang konkret.

“Investor membutuhkan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta kejelasan kapan listrik, lahan, dan perizinan tersedia. Mereka menghitung apakah sebuah negara bisa menjamin proyek berjalan dalam jangka panjang. Besarnya pasar saja tidak cukup kalau kepastian pelaksanaannya masih menjadi pertanyaan,” kata Iyuk.

Menurut dia, Malaysia mulai mengintegrasikan agenda investasi digital dengan penyediaan energi, termasuk melalui skema Corporate Renewable Energy Supply Scheme (CRESS) untuk memperluas akses listrik terbarukan bagi industri dan pusat data.

Pusat data membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar dan andal. Karena itu, ketersediaan energi bersih semakin menjadi pertimbangan investor dalam menentukan lokasi investasi.

Iyuk juga menyoroti perhatian elite politik Indonesia yang terus tersedot berbagai polemik, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, kontroversi ijazah, wacana pemakzulan, hingga dugaan penyadapan.

“Persoalan hukum harus diselesaikan melalui proses hukum, sedangkan program pemerintah harus dievaluasi berdasarkan hasilnya. Kalau semuanya terus menjadi pertengkaran politik tanpa penyelesaian yang jelas, kapan kita mencurahkan tenaga untuk membangun pembangkit, jaringan listrik, dan infrastruktur industri? Tanya Iyuk.

Dia menekankan perlunya pemerintah memprioritaskan percepatan perizinan, kepastian pasokan energi, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), serta koordinasi pusat dan daerah. Tanpa pembenahan tersebut, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar bagi teknologi yang infrastruktur dan pusat produksinya dibangun di negara lain.

Semakin Ketat

Senada dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menilai investasi SoftBank memperlihatkan semakin ketatnya persaingan Asia Tenggara dalam menguasai infrastruktur ekonomi digital masa depan.

Menurut dia, Indonesia perlu mengevaluasi kemampuan menyediakan kepastian regulasi, infrastruktur energi, konektivitas, dan ekosistem teknologi yang kompetitif. Investasi AI tidak bisa hanya dipandang sebagai pembangunan pusat data karena membutuhkan dukungan energi, teknologi, talenta, dan riset.

Tanpa integrasi kebijakan tersebut, Indonesia berisiko hanya menjadi konsumen teknologi, bukan produsen nilai tambah digital.

“Pemerintah perlu mengevaluasi daya saing investasi nasional, terutama konsistensi regulasi, kemudahan perizinan, ketersediaan energi kompetitif, dan kepastian usaha. Besarnya pasar domestik tidak otomatis menarik investasi apabila tidak didukung ekosistem industri yang memadai,” kata Badiul.

Terkait dinamika hukum Google di Indonesia yang disebut-sebut turut memengaruhi strategi ekspansi regional perusahaan global, Badiul meminta persoalan tersebut dicermati secara hati-hati.

“Bisa jadi dinamika hukum Google di Indonesia turut menjadi pertimbangan strategi ekspansi regionalnya. Namun, tanpa bukti konkret, hubungan tersebut belum dapat dipastikan. Yang perlu dicermati ialah pengaruh kepastian hukum terhadap iklim investasi,” pungkasnya.