Yusril Jelaskan Belum Ada Kekosongan Jabatan Wakil Presiden

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan belum ada kekosongan jabatan wakil presiden karena Gibran Rakabuming Raka masih menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden.

“Oh, kalau Wapres juga masih ada, masih menjalankan tugas-tugas sebagai seorang wakil presiden sampai hari ini,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Yusril menyampaikan hal tersebut saat ditanya mengenai kepastian status Gibran menyusul pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran pada Selasa pagi.

Dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niatan untuk mundur dari jabatannya. Menurut Yusril, status Gibran sebagai wakil presiden tidak serta-merta gugur meski adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan yang menyangkut pencalonan wakil presiden.

“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” kata Yusril seperti diberitakan Antara. Dia menegaskan bahwa putusan MA dan MK tidak secara otomatis mengakhiri jabatan Gibran sebagai wakil presiden.

“Tidak,” ujar Yusril saat ditanya apakah putusan MA dan MK menggugurkan status Gibran sebagai wakil presiden. Namun, dia menilai putusan MA perlu dicermati karena memuat pertimbangan mengenai persoalan serius yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi. “Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu.

Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya,” kata Yusril.

Putusan MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat. Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.

Yusril menjelaskan, apabila Gibran mengundurkan diri sebagai wakil presiden, harus ada pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Selanjutnya, MPR akan memberitahukan kekosongan jabatan kepada Presiden dan meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih dalam sidang MPR. Namun, Yusril meminta publik menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kemungkinan pengunduran diri maupun langkah politik yang akan ditempuh. “Jadi kita tunggulah perkembangan harihari berikutnya apa yang akan terjadi,” katanya.

60 Hari

Yusril menjelaskan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Sesuai ketentuan konstitusi, MPR akan memilih wakil presiden baru dalam waktu paling lambat 60 hari setelah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pengajuan dua calon wakil presiden.

“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan proses tersebut diawali dengan adanya surat pengunduran diri dari wakil presiden yang ditujukan kepada MPR. Selanjutnya, MPR memberitahukan kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan tersebut dan meminta pengajuan dua nama calon pengganti.

“Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ujarnya.