Pemprov Kaltim Petakan Kesenjangan Sanitasi di 10 Kabupaten/Kota

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) memetakan ke­senjangan capaian sanitasi dasar antardaerah pada 10 kabupaten/kota di provinsi tersebut yang merupakan wilayah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pemetaan kesenjangan sanitasi antardaerah sangat penting untuk mempercepat pemenuhan akses aman,” kata Kepala Dinas PUPR Kaltim Irhamsyah di Samarinda, Selasa (10/11).

Berdasarkan Laporan SPM dan PPSP tahun 2026, kata dia, rata-rata akses sanitasi layak di Kalimantan Timur telah berhasil mencapai angka 89,08 persen.

Namun demikian rata-rata capaian akses sanitasi aman di seluruh wilayah Kaltim hingga kini masih tergolong sangat rendah yakni sebesar 4,16 persen.

“Kota Balikpapan berhasil mencatatkan capaian akses sanitasi aman tertinggi di Kalimantan Timur sebesar 13,76 persen,” ujar Irhamsyah.

Sementara itu capaian akses sanitasi aman paling rendah tercatat di Kabupaten Mahakam Ulu yang masih berada pada angka nol persen.

Adapun capaian akses sanitasi layak paling tinggi diraih oleh Kabupaten Penajam Paser Utara dengan persentase keberhasilan menembus angka 97,67 persen.

“Kesenjangan ini dipengaruhi kondisi geografis yang menantang serta perbedaan tingkat kepadatan penduduk daerah,” tutur Irhamsyah.

Tiga wilayah perkotaan mencatatkan kepadatan penduduk tinggi, sedangkan tujuh wilayah kabupaten me­miliki sebaran permukiman warga yang sangat terpencar dan luas.

Pemprov Kaltim secara resmi mengidentifikasi tujuh kendala mendasar yang memperlambat akselerasi pe­menuhan target akses sanitasi aman di daerah.

“Mayoritas pemerintah kabupaten dan kota belum memiliki basis data penerima layanan sanitasi terperinci,” ucap Irhamsyah.

Ketersediaan fasilitas pengolahan air limbah domestik saat ini mencakup 242 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) serta 10 unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di seluruh wilayah Kaltim.

Penyelenggaraan program layanan lumpur tinja terjadwal baru berjalan di tiga kota, sementara tujuh kabupaten lainnya masih menghadapi keterbatasan sarana operasional. “Pemerintah daerah mendorong percepatan penyusunan rencana induk pengelolaan air limbah domestik terpadu,” kata Irhamsyah. Ant/S-2