Impor Pangan Tak Terkendali, Panen Petani Terancam

Pemerintah harus mengatur waktu serta volume impor secara cermat agar kebutuhan pangan nasional tetap terpenuhi tanpa mengorbankan hasil produksi dalam negeri.

Jakarta – Impor pangan yang tidak terkendali berisiko menekan harga hasil panen dan mengancam kesejahteraan petani lokal. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengusulkan pembatasan izin impor pangan saat puncak panen raya untuk menjaga penyerapan hasil produksi petani dalam negeri dengan harga yang wajar.

Menurut Esther, pengaturan waktu dan volume impor harus disesuaikan dengan kemampuan produksi serta kebutuhan pangan domestik. Tanpa perhitungan yang tepat, masuknya produk impor ketika petani sedang panen berisiko menekan harga hasil pertanian dan melemahkan daya saing produsen lokal.

"Strateginya dengan menghentikan atau membatasi ketat izin impor pada periode puncak panen raya nasional, agar hasil panen petani lokal terserap maksimal dengan harga yang wajar," kata Esther, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Selasa (10/11).

Dia mengatakan pembatasan impor harus didasarkan pada neraca komoditas yang memperhitungkan kebutuhan dalam negeri dan kapasitas produksi nasional.

"Kedua, menyesuaikan kuota impor beras, gula, daging, dan komoditas strategis lainnya berdasarkan data objektif antara kebutuhan riil dalam negeri dan kapasitas produksi lokal," ujarnya.

Esther menekankan perlindungan produsen domestik harus tetap diimbangi kelancaran impor pangan esensial yang masih dibutuhkan masyarakat. Selain mengatur waktu dan volume impor, pemerintah didorong menerapkan tarif bea masuk secara proporsional serta mendiversifikasi negara asal impor untuk mengurangi risiko ketergantungan pasokan.

Di sisi produksi, dia mendorong modernisasi alat dan mesin pertanian, perbaikan jaringan irigasi, serta penguatan cadangan pangan pemerintah untuk mengantisipasi gejolak pasokan dan harga.

Tantangan kebijakan pangan semakin besar di tengah potensi penurunan produksi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 November 2026 memperkirakan produksi beras sepanjang 2026 mencapai 33,11 juta ton atau turun 4,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Khusus periode Oktober-Desember 2026, produksi beras diperkirakan mencapai 5,01 juta ton, turun 16,32 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Kondisi tersebut mesti menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan impor agar kebijakan pemenuhan pasokan tidak mengabaikan kepentingan petani.

Gangguan Produksi Pangan

Di sisi lain, ancaman terhadap produksi pangan juga datang dari fenomena El Nino. Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Permata Faisal Rachman memperkirakan fenomena El Nino Godzilla berpotensi meningkatkan inflasi pangan hingga 4,38 poin persentase pada 2027 akibat gangguan produksi pertanian.

”Kami memperkirakan, tanpa intervensi pemerintah untuk menstabilkan suplai dan harga pangan, inflasi pangan bisa melonjak hingga 4,38 ppt di tengah skenario El Nino kuat,” kata Faisal.

Dalam skenario El Nino moderat, inflasi pangan diperkirakan bertambah 2,88 poin persentase, sedangkan dalam skenario lemah kenaikannya mencapai 1,35 poin persentase.

"Dengan demikian, kenaikan inflasi pangan akibat El Nino bisa menyumbang sekitar 0,27-0,88 poin presentase terhadap inflasi umum," jelasnya.

Bank Permata memperkirakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar 10 persen dapat menambah inflasi umum sekitar 0,73 poin persentase, terdiri atas dampak langsung 0,39 poin persentase dan dampak lanjutan 0,34 poin persentase.

Dengan asumsi harga energi bersubsidi dipertahankan hingga akhir 2026, Faisal memperkirakan inflasi umum mencapai 3,13 persen pada akhir tahun, naik dari 2,92 persen pada akhir 2025. Pada 2027, inflasi diproyeksikan mencapai sekitar 2,94 persen pada akhir tahun setelah tetap berada di atas 3 persen hingga setidaknya semester I.