Peluang Besar di COP31, Indonesia Bidik Pasar Karbon Jepang

Antalya - Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) memasuki hari kedua di Antalya, Turkiye, Selasa (10/11), dengan pembahasan yang berfokus pada ketahanan energi, elektrifikasi, infrastruktur jaringan listrik, dan transportasi berkelanjutan.

Berdasarkan agenda konferensi, sekitar 370 sesi dijadwalkan berlangsung sepanjang hari, termasuk 140 sesi yang mengangkat tema energi dan transportasi.

Di Blue Zone, yang menjadi lokasi perundingan resmi dan pertemuan tingkat tinggi, sejumlah agenda utama mencakup pertemuan tingkat menteri mengenai kemitraan energi hijau Azerbaijan-Kazakhstan-Uzbekistan serta diskusi panel tentang ketahanan energi hijau dan transisi energi Ukraina.

Sesi lainnya di Blue Zone membahas ketahanan energi di tengah risiko geopolitik, pembiayaan transisi energi, serta perluasan infrastruktur energi terbarukan.

Sementara itu, Green Zone, yang mulai dibuka untuk pengunjung pada Senin (9/11), menjadi tempat berlangsungnya diskusi mengenai mobilitas berkelanjutan, investasi energi bersih, dan dekarbonisasi industri.

Salah satu sesi yang dijadwalkan adalah Redefining Sustainable Mobility atau Mendefinisikan Ulang Mobilitas Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh produsen mobil listrik asal Turkiye.

Sejumlah panel lainnya juga membahas bahan bakar penerbangan berkelanjutan, penyimpanan energi, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mendukung mobilitas berkelanjutan.

Pada hari pertama, Senin (9/11), konferensi berfokus pada pembahasan pangan, pertanian, dan kesehatan. Kegiatan tersebut dihadiri para pembuat kebijakan, organisasi internasional, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat sipil.

COP31 berlangsung pada 9-20 November 2026 di Antalya, Turkiye, dengan tujuan mendorong kemajuan perundingan iklim global, khususnya terkait pengurangan emisi, adaptasi perubahan iklim, dan pendanaan iklim.

Aksi Iklim

Di sela-sela konferensi tersebut, Pemerintah Indonesia dan Jepang memperkuat kerja sama karbon kehutanan melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) di Paviliun Indonesia.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam keterangannya yang diterima di Medan, Sumatera Utara, Selasa, mengatakan kerja sama tersebut diarahkan untuk mendorong pengembangan proyek karbon berintegritas tinggi, mempercepat pemulihan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat,” ujar Rohmat.

Dia mengatakan Indonesia berkomitmen mempercepat aksi iklim sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dalam pengembangan karbon hutan, Indonesia menetapkan empat komitmen utama. Pertama, memulihkan 12 juta hektare lahan terdegradasi dan lahan yang mengalami degradasi berat melalui proyek penyerapan karbon (Carbon Removal Project).

Kedua, melindungi 50 juta hektare hutan dari deforestasi dan degradasi melalui proyek penghindaran emisi karbon (Carbon Avoidance Project).

Ketiga, mengembangkan proyek karbon perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare. Keempat, mengembangkan hutan adat seluas 1,4 juta hektare.

Indonesia juga mendorong agar ekosistem gambut dan mangrove menjadi bagian penting dalam kerja sama JCM. Kedua ekosistem tersebut merupakan bagian besar dari portofolio proyek karbon yang tengah dipersiapkan Indonesia.

“Proyek gambut dan mangrove harus menjadi salah satu ciri utama kerja sama kehutanan Indonesia melalui JCM sekaligus menjadi kontribusi khas bagi aksi iklim global yang berintegritas tinggi,” jelas Rohmat.

Selain itu, Rohmat menyoroti peluang kerja sama melalui kebijakan Green Transformation Emissions Trading System (GX-ETS) Jepang yang memasuki fase wajib pada 2026.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Jepang menargetkan pengadaan sekitar 100 juta ton karbon dioksida (CO2) pada 2030.

Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kehutanan, menyambut peluang untuk mengembangkan dan memasok kredit karbon pengimbang berintegritas tinggi dari proyek-proyek berbasis alam di Indonesia.