Hak Cipta Gratis Belum Cukup, Kreator Musik Butuh Perlindungan dan Kepastian Royalti

Jakarta - Konsultan bisnis musik Aldo Sianturi menilai bahwa kebijakan penerapan tarif Rp0 pencatatan hak cipta berpotensi mendorong peningkatan kesadaran pelaku kreatif untuk melindungi karyanya karena berdampak mengurangi hambatan pembiayaan.

“Dampak kebijakan ini berpotensi signifikan karena salah satu hambatan administratif, yaitu biaya pencatatan, telah dikurangi. Namun, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa tarif Rp0 akan otomatis meningkatkan kesadaran atau pendapatan kreator secara signifikan,” kata Aldo di Jakarta, Selasa (10/11).

Menurut Aldo, dalam hal tersebut dampaknya bergantung pada sosialisasi, kemudahan proses, kualitas layanan, dan pendampingan yang diberikan pemerintah. Kemudian, juga perlu mengukur hasilnya melalui peningkatan pencatatan yang valid, pemahaman kreator mengenai haknya, serta kemampuan mereka memanfaatkan hak tersebut secara ekonomi.

Ia menilai kebijakan tarif Rp0 pencatatan hak cipta itu dapat dimanfaatkan seperti untuk musisi dan kreator untuk menata administrasi kekayaan intelektual mereka, terutama karya-karya yang sudah dirilis maupun yang memiliki potensi komersial.

Dalam prosesnya, lanjut Aldo, langkah pertama mendata seluruh katalog lagu, memastikan identitas pencipta dan para kontributor, mengumpulkan bukti penciptaan, serta memeriksa dokumen perjanjian yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengalihan hak.

Setelah itu, kreator dapat memanfaatkan layanan pencatatan yang tersedia sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

“Mereka juga perlu memastikan metadata lagu konsisten dengan data yang digunakan oleh distributor digital, penerbit musik, dan lembaga pengelola royalti yang relevan,” ujar pendiri Kelas Bisnis Musik itu.

Aldo juga berharap dalam mendorong kebijakan tarif Rp0 pencatatan cipta itu agar memberikan manfaat bagi para kreator, setelahnya pemerintah perlu membangun literasi kekayaan intelektual secara masif.

Dalam hal itu, edukasi harus menjangkau musisi independen, komunitas musik, pencipta lagu daerah, pelajar, kampus, studio rekaman, hingga pelaku industri kreatif di luar kota-kota besar, serta tidak hanya mengandalkan sosialisasi di tingkat pusat.

Kemudian, perlu membangun sistem administrasi hak cipta yang terintegrasi. Data pencatatan harus semakin mudah diverifikasi dan, sesuai kewenangan serta aturan perlindungan data, dapat mendukung konsistensi informasi karya dengan ekosistem distribusi dan pengelolaan royalti.

“Tentu saja, integrasi ini tidak berarti semua basis data harus disatukan tanpa memperhatikan fungsi dan kewenangannya masing-masing,” kata Aldo.

Bantu Kreator

Selain itu, pemerintah disarankan memperkuat penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Pencatatan akan kehilangan sebagian manfaat praktisnya apabila kreator tetap kesulitan memperoleh keadilan ketika karyanya digunakan tanpa hak.

Perlindungan dinilainya harus hadir bukan hanya pada saat mendaftarkan karya, tetapi juga ketika hak tersebut dilanggar.

Serta disarankan menghubungkan perlindungan hak cipta dengan pengembangan ekonomi kreatif. Pemerintah perlu membantu kreator memahami bagaimana aset musik dapat dikembangkan melalui lisensi, penerbitan musik, sinkronisasi, kerja sama komersial, dan berbagai model bisnis lainnya.

Aldo berharap kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai program penggratisan administrasi. Pemerintah perlu memiliki indikator keberhasilan yang terukur yakni peningkatan literasi, kualitas data kepemilikan, penyelesaian sengketa, dan kemampuan kreator memperoleh manfaat ekonomi dari karya mereka.

Pada akhirnya, lanjut Aldo, ukuran keberhasilan kebijakan hak cipta bukan sekadar berapa banyak orang yang mendaftarkan karya, melainkan seberapa kuat posisi pencipta dalam ekosistem industri musik dan seberapa adil nilai ekonomi karya tersebut kembali kepada mereka.

“Kita tidak cukup hanya mendorong orang untuk menciptakan musik. Kita juga harus memastikan mereka memahami kepemilikan, melindungi hak, dan mendapatkan nilai ekonomi yang layak dari musik yang mereka ciptakan,” ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah memperluas penerapan tarif nol rupiah dalam pelayanan pencatatan hak cipta guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pelindungan kekayaan intelektual.

Tarif Rp0 diberlakukan dalam pelayanan pencatatan 19 jenis hak cipta, termasuk karya seni rupa, buku, foto, film, dan program komputer.