Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Disorot, Akademisi Ingatkan Ancaman Makar dari Dalam

Bahkan, apabila tidak ditangani secara tepat, kondisi tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya kekosongan kekuasaan atau power vacuum.

Kedua, ketahanan keamanan. Heri berpendapat penyalahgunaan instrumen intelijen, sistem penyadapan, dan fasilitas keamanan negara oleh oknum yang memiliki akses strategis dapat merusak sistem perlindungan negara.

Ketiga, ketahanan ideologi. Menurut dia, upaya menggulingkan pemerintahan yang dibentuk melalui mekanisme konstitusional merupakan ancaman terhadap prinsip demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Pemerintahan yang sah harus dihormati, sementara setiap pergantian kekuasaan wajib dilakukan melalui mekanisme konstitusional," katanya.

Kepercayaan Masyarakat

Sementara itu, Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

"Komisi III DPR RI mengapresiasi sekaligus mendukung penuh langkah tegas institusi Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi AS," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Jakarta, Selasa.

Menurut Habiburokhman, pemecatan tersebut merupakan langkah tepat dan terukur karena sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan AS.

"Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum," katanya.

Ia juga menilai skandal penyadapan tersebut menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Polri di era modern.

"Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam, dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita," katanya.

Habiburokhman berpandangan bahwa keputusan PTDH terhadap AS menunjukkan ketegasan Polri dalam menindak pelanggaran berat.

"Langkah berani ini menegaskan bahwa Polri memegang teguh komitmen zero tolerance (tidak ada toleransi, red.) terhadap setiap pelanggaran berat," katanya.

Meski demikian, ia berharap sanksi serupa diterapkan secara konsisten terhadap tiga tersangka lainnya.

"Ketegasan serupa mutlak diterapkan secara konsisten kepada seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum," ujarnya.