Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Disorot, Akademisi Ingatkan Ancaman Makar dari Dalam

Jakarta - Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Heri Herdiawanto mengingatkan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan lingkaran Istana merupakan persoalan serius yang harus dilihat dalam perspektif ketahanan nasional dan keamanan negara.

Menurut dia, apabila tindakan tersebut dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan melumpuhkan kewenangan Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah, penyadapan dapat menjadi bagian dari rangkaian tindakan yang mengarah pada dugaan makar.

"Ancaman terhadap negara tidak selalu datang melalui agresi militer dari luar negeri. Dalam perkembangan keamanan kontemporer, ancaman justru dapat muncul dari dalam institusi negara melalui penyalahgunaan jabatan, kewenangan, fasilitas keamanan, dan teknologi intelijen," kata Heri dalam keterangan di Jakarta, Selasa (10/11).

Ia menuturkan, apabila dugaan tersebut benar melibatkan oknum pejabat tinggi yang memiliki tanggung jawab strategis di bidang keamanan dan ketertiban, persoalannya tidak sekadar menyangkut pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan teknologi.

Hal yang perlu menjadi perhatian, menurut dia, adalah kemungkinan penyalahgunaan instrumen keamanan negara oleh pihak yang justru memiliki akses dan kewenangan untuk melindungi negara.

Heri menyebut kondisi tersebut sebagai potensi inside threat atau ancaman dari dalam, yakni tindakan yang dapat merusak sistem pemerintahan melalui fasilitas dan otoritas yang semestinya digunakan untuk kepentingan nasional.

Apabila dugaan itu terbukti, ia menilai pengusutan harus menyasar bukan hanya pelaksana teknis penyadapan, melainkan juga pihak yang merancang, memerintahkan, mengendalikan, hingga memperoleh keuntungan dari operasi tersebut.

"Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang berada di balik tindakan itu, siapa yang memberikan perintah, bagaimana rantai komandonya, dan apa tujuan strategisnya," tuturnya.

Ia berharap pengusutan tidak berhenti pada pelaksana lapangan, sementara aktor intelektual yang diduga mengendalikan operasi justru tidak tersentuh. Seluruh pihak yang terlibat, kata dia, harus diungkap berdasarkan bukti dan melalui proses hukum.

Heri menegaskan, apabila penyadapan merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang disertai maksud dan persiapan konkret untuk menyerang Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah, unsur-unsur tindak pidana makar perlu didalami.

Menurut dia, hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), khususnya Pasal 191 dan Pasal 193.

Pasal 191 mengatur tindak pidana makar dengan maksud menyerang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara itu, Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Dalam perspektif ketahanan nasional, Heri menjelaskan makar merupakan salah satu bentuk ancaman internal yang berpotensi mengguncang fondasi kehidupan bernegara.

"Ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas pemerintahan, tetapi juga dapat melemahkan kedaulatan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara," tuturnya.

Ia menguraikan setidaknya ada tiga dimensi ketahanan nasional yang dapat terdampak. Pertama, ketahanan politik. Upaya melumpuhkan kepala pemerintahan atau menggulingkan pemerintahan secara inkonstitusional dapat menciptakan instabilitas politik, mengganggu keberlangsungan pemerintahan, dan memicu krisis kepercayaan publik.