Di Tengah Polemik Ijazah, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Dokumen di PTUN

Keabsahan Suket

Sementara itu, MA mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka.

Di sisi lain, Istana menyatakan menghormati proses politik di DPR RI terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.

"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo.

Dia mengatakan DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak konstitusional dan kelembagaan yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagai lembaga legislatif.

"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," katanya.

"Kami tentu saja menghormati," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik selama masa reses terkait kemungkinan penggunaan HMP.

"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurut Puan, setelah masa sidang DPR dibuka, pimpinan akan terus mendengarkan berbagai masukan, termasuk mengenai opsi mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh.

Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyampaikan bahwa penggunaan HMP untuk merespons persoalan dokumen pendidikan Gibran masih dalam tahap pertimbangan dan finalisasi.

Khozin menilai persoalan tersebut menjadi ujian sejarah bagi Indonesia sebagai negara hukum. Dengan mempertimbangkan realitas konstitusional yang ada, penggunaan HMP dianggap sebagai salah satu opsi yang ideal.

Senada dengan itu, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai mekanisme HMP merupakan langkah paling rasional, efektif, dan efisien bagi anggota DPR untuk menyikapi persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.