BRI Tak Tutup Pintu Merger, Efisiensi atau Perebutan Dominasi Pasar?

JAKARTA – Rencana merger bank-bank badan usaha milik negara (BUMN) kembali menjadi perhatian di tengah upaya pemerintah memperkuat daya saing industri perbankan nasional.

Konsolidasi tersebut diharapkan mampu menciptakan institusi keuangan yang lebih besar, efisien, dan memiliki kapasitas pembiayaan lebih kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun, merger tidak boleh semata-mata berorientasi pada pembesaran aset dan penguasaan pasar.

Pemerintah juga perlu memastikan proses konsolidasi memberikan nilai tambah bagi perekonomian, memperluas akses pembiayaan, serta tidak mengurangi kualitas layanan dan persaingan usaha di sektor perbankan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) membuka peluang aksi korporasi di tingkat anak usaha menyusul adanya arahan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang tengah melakukan perampingan (streamlining) perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Opsinya pun terbuka untuk konsolidasi, merger, maupun akuisisi.

“Memang terkait dengan hal streamlining ini, kemungkinan besar nanti memang akan ada aksi-aksi korporasi. Baik itu bentuknya konsolidasi, merger, ataupun akuisisi,” kata Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu Retno dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11).

Vivian mengatakan BRI tetap mendukung agenda Danantara dalam merampingkan BUMN sebagai upaya optimalisasi portfolio. Menurutnya, langkah itu memang diperlukan agar pengelolaan perusahaan negara bisa lebih efektif.

“BRI mendukung agenda penguatan dan optimalisasi portofolio BUMN untuk membangun perusahaan negara yang semakin efisien, kompetitif dan mampu menciptakan nilai ekonomi jangka panjang, yang saat ini memang sedang dilakukan oleh Danantara Indonesia melalui Danantara Asset Management,” jelasnya.

Vivian juga memastikan setiap langkah korporasi yang diambil perseroan nantinya akan didasarkan pada kajian yang matang.

Seluruh keputusan perusahaan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai keterbukaan informasi kepada publik.

“Kami akan memastikan bahwa setiap langkah ataupun keputusan yang kami ambil terkait dengan streamlining ini berdasarkan pada kajian yang komprehensif serta harus patuh pada ketentuan regulator,” ucap Vivian.

Adapun program streamlining merupakan program penataan dan perampingan BUMN yang tengah dijalankan Danantara bersama Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Pemerintah menargetkan memangkas total sekitar 1.077 entitas perusahaan, termasuk anak usaha BUMN, menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan.

Per Oktober, Presiden Prabowo Subianto melaporkan sekitar 360 hingga 365 entitas perusahaan BUMN telah berhasil dikonsolidasikan, ditutup, atau dirampingkan, dengan target lebih lanjut hingga Desember 2026.