KONI Wajibkan Pemprov NTB Anggarkan Rp1 Triliun untuk PON 2028, DPRD: Nggak Logis dan Tak Fair

MATARAM - Sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat menilai tidak logis dan tidak fair bila daerah harus menyiapkan anggaran sampai Rp1 triliun untuk pelaksanaan PON 2028.

Anggota Komisi V DPRD NTB Made Slamet menegaskan, kewajiban tuan rumah PON 2028 menyiapkan dana Rp1 triliun sesuai permintaan KONI Pusat, sangat tidak logis.

"Jika sekarang, semua beban dikenakan ke daerah yang menjadi tuan rumah. Ini nggak logis dan tidak fair," ujarnya di Mataram, Senin (2/11).

Ia menegaskan tujuan utama NTB bersama NTT menjadi tuan rumah PON 2028 dan kini dibantu DKI Jakarta, tidak lain agar pemerintah pusat membantu tuan rumah membangun sejumlah infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan PON.

"Jika lagi daerah dibebankan. Kemudian ada kewajiban harus ada dana untuk PON 2028 sampai Rp1 triliun, baiknya NTB mundur saja sebagai tuan rumah PON. KONI Pusat, jelas namanya main-main," kata Made.

Menurutnya, dengan kondisi fiskal daerah yang kini tertekan. Akibat, pemerintah pusat menahan 50 persen dana bagi hasil (DBH) untuk Pemprov NTB mencapai lebih dari Rp600 miliar hingga Oktober 2026, tentunya kewajiban Rp1 triliun ini, sangat berat.

Apalagi, saat ini, mayoritas program pembangunan daerah tertunda dengan kondisi APBD NTB yang memprihatinkan.

Pihaknya mendesak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan KONI pusat, kaitan dengan kewajiban dana Rp1 triliun tersebut. Sebab, jika APBD dipaksakan untuk membiayai seluruh pembiayaan PON 2028, DPRD setempat memastikan akan melakukan penolakan.

"Kami tunggu kemampuan lobi Pak Gubernur soal ini. Karena kondisi sekarang saja, kita semuanya sudah kelimpungan, lagi ada kewajiban dana Rp1 triliun," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir juga menilai, sangat mustahil APBD NTB akan dibebankan sampai Rp1 triliun untuk penyelenggaraan PON 2028. Pasalnya fiskal daerah dipastikan tidak akan mampu untuk mengalokasikan anggaran sebesar itu.

"Barang mustahil (Pembiayaan PON) kalau pakai APBD," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa permintaan KONI Pusat agar NTB menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun, dirinya juga enggan berspekulasi lebih jauh terkait hal itu.

Muzihir mengaku, akan bertemu dengan Pemprov NTB untuk membicarakan lebih jauh terlihat dengan persiapan sebagai tuan rumah PON 2028 tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Suwarno mengatakan, estimasi dana Rp1 triliun tersebut masih berupa perkiraan awal.

Perhitungan kebutuhan secara terperinci baru dapat dilakukan setelah masing-masing bidang dalam Panitia Besar (PB) PON mulai bekerja dan menyusun kebutuhan penyelenggaraan.

"Ya, mungkin Rp1 triliun," kata Suwarno usai rapat koordinasi kesiapan venue PON 2028 NTB, di Mataram, Jumat (30/10).

Dia menjelaskan, angka tersebut mencakup seluruh kebutuhan penyelenggaraan, bukan hanya perbaikan fasilitas pertandingan. Sementara, biaya renovasi venue akan menambah kebutuhan anggaran di luar perkiraan tersebut.

"Anggaran Rp1 triliun itu untuk penyelenggaraan semuanya. Kalau untuk renovasi tambah lagi (anggaran, red)," katanya.