Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pastikan Pasokan Tetap Aman, Perum Bulog Perkuat Pengawasan Distribusi Beras SPHP di Palembang

20 Jumat, 30 Okt 2026, 21:44 WIB | Oleh: Tim Penulis
Pastikan Pasokan Tetap Aman, Perum Bulog Perkuat Pengawasan Distribusi Beras SPHP di Palembang Pastikan Pasokan Tetap Aman, Perum Bulog Perkuat Pengawasan Distribusi Beras SPHP di Palembang Doc: ANTARA
Ket. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung memperkuat pengawasan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada mitra penyalur di Kota Palembang, guna memastikan pasokan tetap aman, terkontrol, dan tepat sasaran.

PALEMBANG – Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) memperkuat pengawasan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada mitra penyalur di Kota Palembang, guna memastikan pasokan tetap aman, terkontrol, dan tepat sasaran.

Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Sumsel Babel, Renato Horison, saat melakukan pemantauan beras SPHP di sejumlah Rumah Pangan Kita (RPK), di Palembang, Jumat (30/10), mengatakan pengawasan dilakukan terhadap seluruh proses distribusi, mulai dari pemesanan hingga beras diterima RPK.

"Proses pendistribusian beras ini, mulai dari pemesanan hingga barang sampai di tangan mitra, semuanya terlapor dan tercatat di CS (sistem khusus di customer services). Karenanya, ini dapat menekan atau mengentaskan adanya temuan menyimpang dari orang tak bertanggung jawab," katanya lagi.

Dia menjelaskan, Bulog menyalurkan beras SPHP kepada sekitar 400 RPK di wilayah Palembang. Setiap mitra mendapat pasokan sekitar satu ton beras per pekan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau.

Pada 2026, Bulog ditargetkan menyalurkan 33.000 ton beras SPHP kepada masyarakat melalui RPK dan mitra penyalur. Hingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 30.000 ton atau 90 persen dari target.

Pengawasan distribusi menjadi bagian penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan mitra terhadap ketentuan penyaluran beras SPHP.

Selain memastikan distribusi berjalan sesuai aturan, Bulog juga melakukan pengawasan untuk menjaga kualitas beras hingga sampai ke tangan masyarakat.

Pemeliharaan beras di gudang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan awal saat beras masuk hingga pengawasan rutin harian, mingguan, bulanan, dan semester.

Setiap gudang juga dijaga kebersihannya melalui sanitasi, penyemprotan, serta fumigasi apabila ditemukan indikasi hama atau penurunan mutu beras.

"Saat dilakukan repacking juga kita memastikan bahwa kualitas beras tetap terjaga. Kualitas beras ini juga terus kita monitoring secara berkala hingga saat disalurkan ke mitra penyalur atau RPK," ujarnya.

Pemilik RPK MCP Palembang Afriyanti mengatakan pasokan beras SPHP sebanyak satu ton yang diterima tokonya setiap pekan umumnya habis dalam waktu lima hari, karena tingginya permintaan masyarakat.

Ia menyebutkan beras SPHP dijual dengan harga Rp62 ribu per kemasan lima kilogram, sedangkan beras merek lain dengan ukuran serupa dijual di atas Rp80 ribu.

"Antusias masyarakat kepada beras SPHP ini cukup tinggi. Karenanya stok satu ton tersebut biasanya ludes hanya lima hari. Padahal dari kami sudah menerapkan pembatasan pembelian kepada konsumen," katanya pula.

Hal serupa disampaikan Pemilik RPK Diosi Palembang Diosi Arisandi yang mengatakan pasokan satu ton beras SPHP di tokonya biasanya habis dalam waktu empat hingga lima hari.

Untuk memastikan beras dapat dinikmati lebih banyak masyarakat, pihaknya menerapkan pembatasan pembelian maksimal dua karung kemasan lima kilogram untuk setiap konsumen.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Rona
Pegadaian Raih Dua Pengharg...
Megapolitan
Dinkes Kota Tangerang Kampa...
Megapolitan
Pemkot Tangerang Terus Hadi...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Menteri LH Minta Perairan Ujung Kulon Dicoret dari Wilayah Usaha Pertambangan.

Menteri LH Minta Perairan Ujung Kulon Dicoret dari Wilayah Usaha Pertambangan.

20 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +