Dari Kebun ke Pasar, Petani Kopi Papua Didorong Makin Berdaya

NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah tahun 2026 ini melakukan pembinaan kepada 300 petani kopi di enam kabupaten untuk meningkatkan kualitas budi daya dan mengoptimalkan produksi kopi daerah.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah Andreas Gobay, di Nabire, Jumat (30/10), mengatakan sebanyak 50 petani kopi dari setiap kabupaten menjadi sasaran pembinaan.

“Enam kabupaten yang menjadi sasaran pembinaan tahun ini, yakni Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, Dogiyai, dan Nabire. Program ini salah satu prioritas Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa,” katanya lagi.

Ia menjelaskan, pembinaan akan berfokus pada peningkatan pengetahuan petani mengenai teknik budi daya kopi, mulai dari cara menanam, merawat tanaman, hingga memilih biji kopi yang berkualitas.

Dalam program tersebut, Pemprov Papua Tengah bertindak sebagai fasilitator, sedangkan pendampingan teknis dilakukan Asosiasi Kopi Indonesia (ASKI). Kerja sama itu telah dituangkan dalam nota kesepahaman atau MoU.

Ia menambahkan, pembinaan diperlukan agar petani tidak hanya mengandalkan nama besar kopi Papua, tetapi juga mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang baik.

“Targetnya petani punya pemahaman dan pengetahuan bagaimana cara budi daya yang benar. Selama ini nama kita besar, tetapi kualitas masih rendah. Karena itu, petani dibekali budidaya dengan kurikulum yang jelas oleh Asosiasi Kopi Indonesia,” ujarnya.

Dia menyebutkan, anggaran yang disiapkan untuk program pembinaan tersebut berkisar lebih dari Rp1 miliar. Pemerintah menargetkan kegiatan segera dilaksanakan dengan mengutamakan manfaat langsung bagi petani.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan pengembangan perkebunan kopi membutuhkan proses panjang dan tidak dapat dilakukan petani secara sendiri-sendiri.

Karena itu, pemerintah juga berupaya membangun jaringan antar pengusaha kopi agar petani dapat saling bertukar informasi dan pengetahuan.

Menurut Meki, jaringan dan kerja sama diperlukan untuk memperkuat posisi petani dalam ekosistem usaha kopi, termasuk menghadapi persoalan pemasaran dan perubahan harga di tingkat petani.

“Petani membutuhkan tim, membutuhkan jaringan. Jaringan ini yang kita siapkan agar para petani bisa bertukar informasi dan ilmu sehingga mereka bisa sukses,” kata Meki.

Ia menilai, jika petani berjalan sendiri-sendiri, mereka akan lebih rentan menghadapi praktik tengkulak yang dapat mempengaruhi kestabilan harga kopi.

Karena itu, pemberdayaan petani menjadi langkah awal pemerintah sebelum mengembangkan dukungan lebih lanjut bagi sektor perkebunan kopi di Papua Tengah.