Antisipasi Pembatasan Nataru, Pelaku Logistik Kejar Waktu Pengiriman
Jumat, 20 Nov 2026, 17:45 WIBBADUNG – Pembatasan operasional angkutan barang menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) kembali menjadi langkah untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di jalur-jalur utama.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi kepadatan kendaraan, terutama di ruas tol dan jalur wisata yang menjadi titik rawan kemacetan selama periode libur panjang.
Namun, pembatasan distribusi logistik juga menyimpan konsekuensi terhadap kelancaran pasokan barang dan biaya angkutan yang berpotensi meningkat.
Karena itu, pengaturan lalu lintas perlu dilakukan secara terukur agar kepentingan mobilitas masyarakat selama Nataru tidak berbenturan dengan kebutuhan dunia usaha menjaga kesinambungan distribusi dan aktivitas ekonomi.
Terkait hal itu, pelaku usaha logistik di bawah naungan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengungkapkan mereka menyiasati potensi pembatasan angkutan barang menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan mempercepat jadwal pengiriman dari Pulau Jawa menuju Bali.
"Tentu pelaku logistik ini menyiasati, mereka akan mengirim lebih awal daripada pembatasan yang biasanya minus tujuh hari dari hari H dan plus tujuh hari dari hari H," kata Ketua Umum DPP ALFI/ILFA Muhamad Akbar Djohan usai menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) VI ALFI/ILFA Provinsi Bali di Badung, Jumat (20/11).
Akbar menjelaskan, para pelaku logistik telah berkoordinasi jauh-jauh hari dengan pihak produsen agar distribusi barang dilakukan lebih cepat sebelum kebijakan pembatasan lalu lintas resmi diberlakukan.
Meskipun strategi pengiriman awal tersebut dapat dilakukan, ia menilai langkah itu tetap menimbulkan konsekuensi biaya tambahan bagi pengusaha, terutama terkait penyediaan ruang penyimpanan atau gudang.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi distribusi produk segar yang membutuhkan fasilitas penanganan khusus seperti ruang pendingin (cold storage).
Oleh karena itu, DPP ALFI tetap berharap pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak memberlakukan pembatasan truk angkutan barang, melainkan mengatur pola tata kelola lalu lintas agar saling menguntungkan.
"Harapannya kami diatur polanya, kembali ke tata kelola lalu lintas sebenarnya karena masifnya pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan infrastruktur seharusnya menjadi solusi kelancaran arus barang," ujar Akbar.
Saat libur Nataru sendiri, ia melihat banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali justru sangat membutuhkan pasokan barang konsumsi (consumer goods) serta makanan dan minuman.
Kebijakan pembatasan angkutan barang yang berulang setiap tahun ternyata menimbulkan potensi kerugian nyata akibat berkurangnya tingkat utilisasi armada transportasi, sementara beban cicilan truk tetap berjalan setiap bulan.
Selain itu, penumpukan inventori di gudang akibat tertahannya pengiriman turut membebani arus kas perusahaan logistik.
Dalam kesempatan tersebut, Akbar juga menyoroti tingginya biaya logistik nasional yang mencapai sekitar 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) 2025 senilai Rp28.000 triliun, atau setara perputaran ekonomi sekitar Rp3.700 triliun.
Ia mengingatkan agar potensi ekonomi logistik tersebut tidak tergerus oleh inefisiensi, pungutan liar, maupun tumpang tindih penanganan (overlapping handling) seperti kemacetan menahun di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.
Menurut dia, efisiensi rantai pasok di Bali sangat krusial karena biaya logistik akan memengaruhi Harga Pokok Produksi (HPP) barang dan jasa yang berdampak langsung pada potensi kenaikan inflasi.
"Seluruh ekosistem logistik yang ada di Bali seharusnya diberikan prioritas untuk kelancaran rantai pasok karena Bali menjadi etalase dan barometer logistik pariwisata dunia," kata Akbar.
Ketua Umum DPW ALFI/ILFA Bali Anak Agung Bagus Bayu Joni Saputra menambahkan, pihaknya selama ini selalu mematuhi surat edaran dari Kementerian Perhubungan terkait pembatasan angkutan barang saat masa libur akhir tahun.
"Tentu kita mengutamakan angkutan penumpang, cuma angkutan penumpang harus disertai dengan angkutan barang seperti sembako, jadi angkutan barang yang sifatnya sembilan bahan pokok dan kebutuhan strategis biasanya ada pengecualian," ujar Bayu.
Di Bali sendiri, pola permintaan logistik yang masuk menjelang Nataru didominasi oleh komoditas pendukung sektor pariwisata seiring masuknya musim puncak kunjungan wisatawan (peak season).
Volume pengiriman bahan makanan dan minuman untuk menyuplai kebutuhan hotel serta restoran di Bali dipastikan selalu mengalami peningkatan signifikan setiap akhir tahun.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Antara
Berita Terkait:
-
Ada Apa dengan Kinerja OPD Palu? Wali Kota Turun Langsung Evaluasi Program Pemerintah
-
Pasukan Perdamaian 35 Tahun Dibubarkan, Antonio Guterres Peringatkan Potensi Perang Sahara Barat
-
Amblesan Tanah Jakarta Makin Mengkhawatirkan, Eksploitasi Air Tanah Jadi Sorotan
-
Penyanyi 'One Piece' Berhenti Tampil di Tengah Konser di Shanghai karena Hubungan Jepang-Tiongkok Memburuk
-
Bocah Peci Hitam Ini Boleh Naik Kap Mobil Maung RI 1 Bersama Prabowo
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.