Capres Prancis Usul Militer Turun Tangan Jaga Gedung Publik di Zona Kerusuhan

MOSKOW - Gabriel Attal, bakal kandidat presiden dari Partai Renaissance yang berhaluan tengah pimpinan Presiden petahana Prancis Emmanuel Macron, pada Senin (19/10), mengatakan personel militer perlu membantu menjaga sejumlah gedung pemerintahan setelah balai kota Limoges dibakar dalam aksi protes akhir pekan lalu.

“Apakah saat ini masih ada aparat penegak hukum yang khusus bertugas menjaga gedung secara statis? Jika ada, mereka harus dikerahkan untuk bertugas langsung di lapangan. Jika angkatan bersenjata dapat dilibatkan untuk menjaga gedung-gedung negara secara statis, hal itu harus dilakukan,” kata Attal dalam wawancara dengan radio RTL.

Ketika ditanya apakah dirinya meminta Macron mengerahkan militer untuk “memulihkan ketertiban di negara ini”, yakni membantu meredam kerusuhan, Attal menjawab "tidak".

“Tidak, karena militer tidak bertanggung jawab menjaga ketertiban umum. Yang saya maksud berbeda. Seluruh personel polisi dan gendarmerie saat ini harus berfokus pada satu tujuan, yakni menjamin keselamatan warga Prancis. Jika di sejumlah lokasi tugas mereka dapat digantikan sementara, selama penggantian itu tidak berkaitan langsung dengan pemeliharaan ketertiban umum, maka hal itu perlu dilakukan,” ujar Attal.

Demonstrasi besar-besaran yang dipicu kenaikan biaya hidup dan penurunan standar pendidikan berujung bentrokan dengan polisi pada Sabtu (17/10).

Di Kota Limoges, sejumlah perusuh membakar gedung balai kota bersejarah. Gedung-gedung pemerintahan di Marseille dan sejumlah kota lainnya juga menjadi sasaran serangan.

Macron menolak menerima pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez meskipun muncul kritik terhadap penanganan polisi selama aksi protes. Ant