Pangan dari Petani hingga Konsumen Terancam, Indef Dorong Pengawasan Digital
Rabu, 28 Okt 2026, 04:00 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: Antara
Jakarta – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pengembangan sistem pelacakan digital menjadi kunci untuk memperkuat pengawasan mutu dan keamanan pangan, mulai dari tingkat petani hingga konsumen.
Esther mengatakan sistem tersebut diperlukan agar asal-usul bahan pangan dapat ditelusuri secara jelas sekaligus membantu pemerintah dan pelaku usaha mendeteksi gangguan rantai pasok lebih dini.
“Salah satu strategi memperkuat rantai pasok dan mutu pangan adalah dengan membangun sistem pelacakan digital agar asal-usul bahan pangan dapat dipantau dari titik produksi petani hingga konsumen akhir,” kata Esther di Jakarta, Selasa (27/10).
Menurut dia, penguatan sistem pelacakan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, seperti perangkat yang terhubung dengan internet, pencatatan digital, pengolahan data skala besar, serta sistem pendukung pengambilan keputusan.
Teknologi tersebut diharapkan meningkatkan transparansi rantai pasok dan mempercepat penanganan gangguan distribusi sebelum berdampak lebih luas terhadap ketersediaan dan kualitas pangan.
Selain pelacakan digital, Esther menekankan pentingnya penerapan standar keamanan dan penjaminan mutu secara konsisten, mulai dari pengolahan hingga distribusi.
Ia mengusulkan penerapan sistem analisis bahaya dan pengendalian titik kritis atau Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), disertai pemeriksaan bahan baku secara ketat untuk mencegah produk yang tidak memenuhi persyaratan sampai kepada konsumen.
“Pemerintah juga perlu menerapkan standar operasional penyaringan bahan baku yang ketat untuk menolak produk tidak layak sebelum sampai ke tangan konsumen atau program distribusi,” ujarnya.
Dari sisi logistik, Esther mendorong perbaikan jaringan transportasi, fasilitas penyimpanan berpendingin, dan pusat distribusi regional untuk mengurangi risiko kerusakan komoditas yang mudah membusuk.
Kemitraan dengan pemasok lokal juga dinilai dapat memperpendek jalur distribusi sehingga kesegaran produk lebih terjaga dan risiko penurunan mutu selama pengiriman dapat ditekan.
Selain itu, penguatan kelompok tani dan koperasi diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar petani sekaligus memangkas rantai perdagangan yang melibatkan banyak perantara.
Esther juga mengusulkan pengelolaan persediaan berdasarkan kebutuhan pemesanan, stok pengaman, dan waktu pemesanan kembali untuk mencegah kekurangan pasokan maupun pemborosan biaya.
“Penting untuk menguatkan sinergi antara pemerintah, BUMN pangan seperti ID FOOD, sektor swasta, dan kelembagaan lokal,” katanya.
Urgensi penguatan pengawasan mutu pangan tercermin dari hasil pemeriksaan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terhadap 190 sampel beras fortifikasi dari 27 merek di 11 provinsi selama Juli hingga Agustus 2026.
Dari pemeriksaan tersebut, Bapanas melaporkan 25 merek milik 11 pelaku usaha diduga tidak memenuhi ketentuan terkait administrasi, kandungan gizi, dan mutu produk.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!