Akademi Pencegahan Stunting, Kompetensi ASN untuk Tekan Stunting di Kota Yogyakarta

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta mengarahkan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) untuk menghasilkan dampak terukur terhadap penanganan persoalan daerah, salah satunya stunting. Hasil pembelajaran ASN yang terlibat dalam program pencegahan stunting akan dievaluasi dalam enam bulan untuk melihat perubahan yang terjadi di masyarakat.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, pengembangan kompetensi ASN harus memiliki sasaran spesifik dan hasil yang dapat diukur. Keberhasilan pelatihan tidak cukup dinilai dari terselenggaranya kegiatan, tetapi harus terlihat dari dampaknya terhadap kinerja pemerintah dan masyarakat.

“Kalau kita belajar susah-susah, berlatih dengan mengeluarkan tenaga, biaya, dan waktu, tetapi tidak ada perubahan, untuk apa? Makanya harus ada outcome yang bisa dibuktikan,” tegas Hasto di Yogyakarta, Senin (12/10).

Pendekatan tersebut diterapkan melalui Outcome Based Learning (OBL) Akademi Pencegahan Stunting yang menjadi proyek percontohan Jogja Corporate University (Jogja Corpu). Program pembelajaran diarahkan pada penyelesaian persoalan yang ditemui ASN dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Menurut Hasto, intervensi pencegahan stunting juga perlu diberikan berdasarkan tingkat risiko masyarakat, bukan hanya kondisi ekonomi. Pendampingan antara lain perlu menyasar calon pengantin, ibu hamil, dan balita yang membutuhkan intervensi.

Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) Agustus 2026, prevalensi stunting di Kota Yogyakarta tercatat 8,25 persen. Angka tersebut melanjutkan tren penurunan setelah pada pertengahan 2026 terdapat sekitar 764 dari 9.235 balita mengalami stunting atau 8,27 persen.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengatakan, pembelajaran berbasis hasil digunakan agar peningkatan kemampuan ASN berkaitan langsung dengan target organisasi dan kebijakan pemerintah daerah.

“OBL berorientasi pada hasil dan dikaitkan dengan penyelesaian permasalahan nyata dalam pelaksanaan tugas. Kami berharap peningkatan kompetensi ASN tidak berhenti di ruang kelas, namun benar-benar terhubung dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Program tersebut melibatkan 18 pejabat pengawas yang terdiri atas tiga lurah, 12 kepala seksi pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dua kepala jawatan sosial di kemantren, serta satu kepala seksi promosi kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan.

Peserta dipilih berdasarkan keterkaitan tugas dan interaksi langsung dengan masyarakat agar hasil pembelajaran dapat diterapkan dalam pencegahan stunting di wilayah masing-masing.

Pembelajaran berlangsung pada 21 September hingga 23 Desember 2026 dengan total 409 jam. Setelah pelaksanaan program, dampak penerapannya akan dipantau dan dievaluasi untuk mengukur hasil pembelajaran terhadap upaya penurunan stunting di Kota Yogyakarta.