Tantangan Berat dalam Pelayanan Publik

Tantangan besar yang dihadapi Ombudsman RI ke depan harus dibarengi dengan kewenangan yang lebih terutama terkait investigasi. Dengan kewenangan investigasi, Ombudsman bakal lebih maksimal dalam mengawal pelayanan publik yang masih karut marut.

Nuzran Joher memulai babak baru kepemimpinan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), namun membawa tugas yang tidak ringan. Tugas berat itu terutama terkait menjaga integritas lembaga sekaligus memulihkan kepercayaan publik setelah kasus hukum yang menjerat ketua sebelumnya.

Nuzran resmi menjadi Ketua Ombudsman RI setelah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10) lalu.

Nuzran menegaskan sumpah jabatan yang diucapkannya harus menjadi pegangan dalam menjalankan tugas. Sumpah dan janji akan dipatrikan di dalam hati dan akan implementasikan. Sumpah tersebut menjadi dasar untuk menjalankan tugas dan amanat undang-undang sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap penyelenggara pelayanan publik.

Bagi Nuzran, pelantikan itu juga menjadi momentum baru karena susunan sembilan pimpinan Ombudsman kini kembali lengkap. Nuzran menggantikan Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI sebelumnya yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Majelis Etik Ombudsman pada 8 Juni 2026.

Hery sebelumnya dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI masa jabatan 2026–2031 pada 10 April 2026. Enam hari kemudian, Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel.

Kasus tersebut menjadi tantangan serius bagi integritas lembaga yang justru mempunyai mandat mengawasi pelayanan publik. Terkait dengan kondisi terkini dan tantangan berat Ombudsman RI serta langkah-langkah ke depannya, wartawan Koran Jakarta Fredrikus W Sabini berkesempatan mewawancarai Nuzran Joher dalam beberapa kesempatan. Berikut petikannya.

Bagaimana Bapak melihat Ombudsman RI saat ini?

Saat ini di bawah kepemimpinan saya Ombudsman menghadapi tantangan untuk menjaga integritas sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat. Namun, ini merupakan langkah baik bagi kami. Kami kini telah lengkap bersembilan, akan terus bekerja dengan penuh integritas dan berupaya mengembalikan kepercayaan publik dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan undang-undang.

Dengan masuknya Radian Syam membuat susunan sembilan pimpinan Ombudsman RI masa jabatan 2026–2031 kembali lengkap. Susunan pimpinan Ombudsman RI kini terdiri atas Nuzran Joher sebagai Ketua merangkap Anggota dan Rahmadi Indra Tektona sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.

Sementara tujuh anggota lainnya adalah Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Partono, Robert Na Endi Jaweng, Syafrida Rachmawati Rasahan, dan Radian Syam.

Formasi lengkap ini kini menghadapi pekerjaan yang lebih substantif daripada sekadar pergantian pimpinan.

Ombudsman harus tetap menjalankan mandat mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus memastikan persoalan yang pernah terjadi di internal lembaga tidak menggerus kepercayaan masyarakat.

Apa yang akan Bapak lakukan setelah resmi memimpin Ombudsman RI?

Sumpah jabatan pada awal Oktober lalu jelas menjadi awal dari ujian kepemimpinan: memastikan integritas tidak berhenti sebagai janji, tetapi tercermin dalam kerja pengawasan Ombudsman. Tentu sumpah dan janji ini akan kami patrikan di dalam hati dan kami implementasikan.

Sumpah jabatan menjadi dasar dalam menjalankan tugas dan amanat undang-undang sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap penyelenggara pelayanan publik.