BKN Gandeng BSSN Perkuat Keamanan ASN Digital, 6 Juta Pegawai Jadi Pengguna

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperkuat transformasi digital layanan aparatur sipil negara (ASN) melalui kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kolaborasi ini dilakukan melalui penempatan lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) di enam instansi pemerintah pada 9 Oktober 2026 untuk mendukung digitalisasi dan meningkatkan keamanan sistem kepegawaian.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Penempatan Lulusan Poltek SSN pada kementerian dan lembaga tahun 2026. Melalui kesepakatan ini, BKN dan BSSN berupaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan keamanan siber.

Penguatan SDM tersebut dinilai penting seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan. BKN terus mengembangkan sistem kepegawaian digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi proses administrasi, serta kemudahan akses bagi para ASN.

Berdasarkan catatan BKN, layanan digital yang dikelola lembaga tersebut mendukung pengelolaan sekitar 6 juta ASN per 1 Oktober 2026. Jumlah pengguna tersebut menunjukkan pentingnya sistem kepegawaian yang andal, aman, dan mampu menunjang kebutuhan administrasi aparatur di berbagai instansi pemerintah.

Sekretaris Utama BKN Rahman Hadi menjelaskan bahwa kerja sama dengan BSSN menjadi salah satu upaya memperkuat dukungan sumber daya manusia dalam pengembangan layanan kepegawaian berbasis teknologi. Kehadiran lulusan Poltek SSN diharapkan dapat membantu pengembangan sistem informasi sekaligus menjaga keamanan infrastruktur digital yang digunakan BKN.

"Seiring dengan pengembangan layanan kepegawaian berbasis teknologi, kami berharap lulusan Poltek SSN dapat memperkuat dukungan, khususnya di bidang sistem informasi dan digitalisasi, serta membantu menjaga keamanan sistem yang menunjang tata kelola kepegawaian berbasis teknologi di BKN," ujar Rahman Hadi, Sekretaris Utama BKN.

Selain memperkuat SDM, BKN juga terus memperluas pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepegawaian. Lembaga tersebut telah mengembangkan 15 program layanan ASN berbasis digital, termasuk kemudahan pencantuman gelar akademik dan profesi, layanan kenaikan pangkat setiap bulan, serta penerapan manajemen talenta.

Pengembangan berbagai layanan tersebut menjadi bagian dari upaya BKN untuk menyederhanakan proses administrasi kepegawaian. Digitalisasi diharapkan dapat membuat pelayanan lebih efisien dan mudah diakses, sekaligus mendukung pengelolaan ASN yang lebih terintegrasi.

Di sisi lain, BKN dan BSSN menilai transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Dukungan SDM yang kompeten, profesional, berintegritas, serta memiliki kesadaran terhadap keamanan siber juga dibutuhkan agar sistem digital dapat digunakan secara optimal dan terlindungi dari berbagai ancaman.

Salah satu layanan yang menjadi bagian dari transformasi tersebut adalah ASN Digital, portal terpadu yang digunakan untuk mengakses layanan kepegawaian BKN. Sistem ini menerapkan Single Sign-On (SSO) dan Multi-Factor Authentication (MFA) sebagai bagian dari mekanisme pengamanan akun pengguna.

Fitur Single Sign-On memungkinkan pengguna mengakses layanan yang terintegrasi melalui satu mekanisme autentikasi. Sementara itu, Multi-Factor Authentication menambahkan lapisan verifikasi untuk memperkuat perlindungan akun, sehingga keamanan akses menjadi bagian penting dalam penggunaan layanan kepegawaian digital.

ASN Digital telah mengintegrasikan 47 layanan dan digunakan oleh lebih dari 6,2 juta ASN berdasarkan laporan BKN per 1 April 2026. Sementara itu, tingkat aktivasi MFA tercatat mencapai 96,91 persen per 1 September 2026.

Data tersebut memperlihatkan luasnya penggunaan ASN Digital dalam mendukung administrasi kepegawaian pemerintah. Dengan bertambahnya layanan yang terintegrasi, penguatan keamanan sistem dan kesiapan SDM menjadi aspek penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan.

Melalui kolaborasi dengan BSSN, BKN berupaya memastikan pengembangan layanan kepegawaian digital berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas SDM dan perlindungan sistem informasi. Penempatan lulusan Poltek SSN di enam instansi pemerintah diharapkan dapat mendukung kebutuhan tersebut sekaligus memperkuat fondasi keamanan siber dalam transformasi digital pemerintahan.