Resmi! Gubernur NTB Tetapkan UMP 2027 Rp2,9 Juta, Segini Kenaikan Gaji Pekerja
Sabtu, 21 Nov 2026, 15:07 WIBMATARAM – Kabar terbaru bagi para pekerja di Nusa Tenggara Barat (NTB)! Gubernur NTB resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2,9 juta.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan, naik 9,245 persen atau meningkat Rp247.198 dari tahun 2026 yang sebesar Rp2.673.861.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan kenaikan tersebut diharapkan memperkuat daya beli dan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha serta peluang kerja di NTB.
"Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026. UMP 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027," ujarnya di Mataram, Sabtu.
Ia menjelaskan penetapan UMP dilakukan melalui mekanisme dan ketentuan pengupahan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam penyesuaian upah minimum dengan memperhitungkan kondisi ekonomi dan indeks tertentu," tegas Ahsanul Khalik.
Ia menyatakan Gubernur NTB menekankan bahwa kenaikan upah tidak semata-mata menyangkut penyesuaian nominal, tetapi juga bagaimana pekerja memperoleh penghidupan yang lebih baik tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha untuk terus berkembang dan mempertahankan lapangan pekerjaan.
"Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka," jelasnya.
Selain itu, penetapan UMP 2027, lanjut Aka sapaan karib Ahsanul Khalik, Gubernur NTB juga mencermati aspirasi pekerja yang mengharapkan kenaikan upah lebih tinggi. Aspirasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penetapan UMP 2027. Kenaikan sebesar 9,245 persen diharapkan dapat mengakomodasi harapan pekerja dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Aspirasi pekerja merupakan hal penting yang harus didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan pengupahan harus memberikan perlindungan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha," ucap Aka.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pekerja juga perlu diiringi dengan penguatan produktivitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja serta penciptaan iklim investasi yang kondusif agar dunia usaha berkembang dan mampu membuka lebih banyak peluang kerja.
"Gubernur berharap kenaikan UMP 2027 dapat memperkuat hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan. Pekerja diharapkan memperoleh penghidupan yang lebih baik, sementara dunia usaha tetap memiliki ruang untuk berkembang dan membuka kesempatan kerja. Dengan demikian, kemajuan daerah tidak hanya tercermin dari capaian ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat," katanya.
Redaktur: Marcellus Widiarto
Penulis: Marcellus Widiarto
Berita Terkait:
-
Jaga Satwa Endemik Morotai, BKSDA Maluku Lepasliarkan 36 Satwa Liar.
-
Nvidia Selidiki Jensen Huang
-
SDM Muda Mesti Siapkan Diri Hadapi Perubahan
-
Cuaca Ekstrem Diprediksi Memuncak Februari 2027, DPRD DKI Minta Infrastruktur Dicek
-
Anggota KKB Terduga Penembak ASN Dinas Pertanian Berhasil Ditangkap Satgas Cartenz
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.