KUR Harus Ngebut, Sektor Produksi Jangan Terus Menunggu

SIDOARJO – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) mendorong percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terutama pada sektor produksi yang mendukung hilirisasi dan penguatan rantai pasok industri.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyatakan penyaluran KUR di sektor produksi secara nasional telah mencapai target 65 persen, sementara untuk wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara masih berada di kisaran 61 persen.

"Kami ingin memastikan target penyaluran KUR, khususnya sektor produksi di wilayah tersebut, dapat tercapai melalui percepatan penyaluran dan penguatan ekosistem industri yang melibatkan UMKM," kata Helvi, dalam Rapat Koordinasi Penyaluran KUR di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10).

Ia mengatakan pihaknya bersama para pemangku kepentingan sepakat untuk memanfaatkan sisa waktu efektif hingga akhir tahun untuk mempercepat pencapaian target penyaluran KUR, melalui peningkatan pembiayaan sektor produksi yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai hilirisasi.

Ia menekankan agar seluruh pemangku kepentingan turut mendorong penguatan rantai pasok industri yang mampu menghubungkan para pelaku UMKM dengan sektor industri sebagai penyerap produk sekaligus mitra dalam ekosistem produksi.

Helvi menegaskan pemerintah mendorong pemetaan kebutuhan industri berdasarkan klaster dan potensi daerah agar pembiayaan KUR dapat lebih tepat sasaran serta dapat membantu UMKM masuk ke dalam rantai pasok industri di Jawa Timur.

Di sisi lain, Helvi menuturkan penyaluran KUR secara nasional telah mencapai 91 persen dari target Rp290 triliun, dengan jumlah debitur mencapai empat juta orang.

Ia menyebut, Jawa Timur tercatat menjadi daerah dengan penyaluran KUR tertinggi, dengan nilai kredit mencapai Rp48 triliun sampai Rp49 triliun.

Ia menjelaskan hal tersebut didukung oleh peran aktif pemerintah daerah, perbankan, serta lembaga penyalur, dalam hal pembinaan dan pendampingan pelaku usaha di masing-masing kabupaten/kota.

"Kami berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat ekosistem industri serta meningkatkan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan," katanya.