Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Jangan Lewatkan! Pemkot Cimahi Gratiskan Denda Pajak Daerah sampai Desember

17 Rabu, 07 Okt 2026, 18:45 WIB | Oleh:
Jangan Lewatkan! Pemkot Cimahi Gratiskan Denda Pajak Daerah sampai Desember Jangan Lewatkan! Pemkot Cimahi Gratiskan Denda Pajak Daerah sampai Desember Doc: Antara foto
Ket. Sejumlah warga saat membayar pajak daerah di Cimahi, Jawa Barat.

CIMAHI - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Jawa Barat, memberlakukan program penghapusan sanksi administratif untuk seluruh jenis pajak daerah hingga 28 Desember 2026 sehingga wajib pajak cukup membayarkan pokok pajaknya.

Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Faisal di Cimahi, Rabu, mengatakan program tersebut berlaku bagi seluruh wajib pajak dan mencakup seluruh jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Jadi buat warga atau wajib pajak, silahkan manfaatkan kesempatan ini karena penghapusan denda ini hanya berlaku sampai 28 Desember 2026," katanya.

Jenis pajak yang mendapat penghapusan sanksi administratif tersebut meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

PBJT tersebut mencakup pajak atas makanan dan/atau minuman, jasa parkir, jasa perhotelan, jasa kesenian dan hiburan, serta tenaga listrik.

Faisal mengatakan program penghapusan sanksi administratif awalnya hanya berlaku hingga September 2026 seiring dengan berakhirnya masa jatuh tempo pembayaran PBB-P2, namun diperpanjang hingga akhir tahun karena tingkat kepatuhan masyarakat dinilai cukup tinggi.

"Perpanjangan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 dari tahun-tahun sebelumnya untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa dikenakan sanksi administratif, sesuai mekanisme dan ketentuan program yang berlaku," ujarnya.

Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Cimahi meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor PBB-P2 yang menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar.

Hingga jatuh tempo pembayaran PBB-P2 pada 30 September 2026, realisasi penerimaan mencapai sekitar Rp62,5 miliar dari target Rp64,5 miliar atau sekitar 96,9 persen, termasuk pembayaran tunggakan PBB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp3,46 miliar dari 8.145 Nomor Objek Pajak (NOP) yang dihapuskan dendanya.

"Bappenda masih terus mendorong penyelesaian tunggakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan daerah dapat terus dioptimalkan hingga akhir tahun," tutup Faisal.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +