Kemensos Uji Coba Gerakan Peduli Tetangga, Bansos Mulai Terintegrasi Digital

Makassar - Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan uji coba Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) di 42 kabupaten/kota, termasuk Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai upaya membenahi dan mengonsolidasikan data penerima manfaat bantuan sosial.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat peluncuran program tersebut di Makassar, Minggu (4/10), mengatakan Gerakan Peduli Tetangga merupakan tindak lanjut arahan strategis Presiden terkait pembenahan data penerima bantuan sosial agar penyalurannya semakin tepat sasaran.

“Semuanya ini dilakukan secara bertahap, kita telah uji coba di Kabupaten Banyuwangi, lalu dikembangkan di 42 kabupaten/kota termasuk Makassar, dan nantinya akan diberlakukan di seluruh Indonesia,” katanya.

Gus Ipul menjelaskan Gerakan Peduli Tetangga menghadirkan digitalisasi bansos yang mengintegrasikan berbagai basis data nasional, mulai dari data Dukcapil, P3KE, DTKS, Kementerian Kesehatan, hingga data kepemilikan aset dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sistem digitalisasi Perlinsos berbasis agen tersebut juga memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran ulang penerima bansos maupun mengusulkan diri sendiri atau orang lain secara mandiri untuk memperoleh perlindungan sosial.

“Sehingga dengan begitu, setiap masyarakat bisa melakukan registrasi ulang penerima bansos. Atau yang kedua, mengusulkan diri sendiri atau orang lain untuk bisa mendapatkan perlindungan sosial atau program-program bansos,” katanya.

Ia menargetkan sedikitnya 50 persen masyarakat Indonesia telah terdaftar dalam sistem baru tersebut hingga Desember 2026. Sementara itu, penyaluran bansos berbasis data terintegrasi secara nasional ditargetkan mulai diterapkan penuh pada 2027.

“Kalau semuanya lancar pada tahun 2027 ini akan dimulai penyaluran bansos berdasarkan data yang terhubung data digitalisasi bansos ini,” ungkapnya.

Menurut Saifullah, Kota Makassar turut berkontribusi terhadap capaian pendaftaran di Sulawesi Selatan yang saat ini mencapai sekitar 6 persen.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengapresiasi kepercayaan Kemensos menjadikan Kota Makassar sebagai salah satu lokasi percontohan program nasional tersebut.

Ia mengatakan pelaksanaan program menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar dalam membenahi penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.