Mengejutkan! Nama Muktamar NU Terseret Kasus ATR/BPN, Tersangka Sebut Berikan Uang Rp70 Miliar
Rabu, 18 Nov 2026, 08:05 WIBJAKARTA â Kasus dugaan korupsi yang melibatkan lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menjadi sorotan. Kali ini, nama Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ikut terseret setelah seorang tersangka menyebut adanya dugaan pemberian uang mencapai Rp70 miliar.
Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN berinisial FEF alias FA mengeklaim memberikan uang hingga Rp70 miliar untuk Muktamar NU.
Oleh sebab itu, FEF mengatakan dia tidak seharusnya ditangkap dan ditetapkan KPK sebagai salah satu tersangka kasus tersebut.
â¨âKPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,â kata FEF seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.
Sebelumnya, FEF juga mengaku diminta Rp100 miliar oleh AS, yang kemudian juga ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus tersebut.
âAS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,â kata FEF seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11).
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, dan RP selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.
Tersangka lain adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta pihak swasta bernama E dan MF.
Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan L, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut.
Pada 18 September 2026, KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan dengan menggeledah kantor Summarecon di Jakarta, dan rumah L di Bekasi. KPK pada 21 September 2026 menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.
Dua hari setelahnya, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Kemudian, KPK pada 24 September 2026 menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dan rumah L di Nganjuk.
Pada 29 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Redaktur: Marcellus Widiarto
Penulis: Marcellus Widiarto
Berita Terkait:
-
Peluncuran bus listrik proyek Bali E-Mobility
-
Gubernur Papua Tengah Tekankan Peran Gereja untuk Membina Generasi Muda
-
Ekonomi Berat, tapi Ekonomi Digital Indonesia Justru Tumbuh Rp2,1 Kuadriliun di 2026
-
Kunjungi Tiongkok, Kim Jong Un Seberangi Jembatan Baru Sungai Yalu Penghubung Kedua Negara
-
Pasokan BBM Aman, Khofifah Imbau Masyarakat Kota Malang Tak Lakukan Panic Buying
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.