Pemkab Solok Perpanjang Tanggap Darurat hingga 12 Oktober, Penanganan Banjir Masih Berlangsung

SOLOK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat memperpanjang masa tanggap darurat banjir bandang Arosuka hingga 12 Oktober 2026 karena penanganan material bencana dan pemulihan wilayah terdampak masih berlangsung.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat evaluasi dan penetapan status tanggap darurat di Posko Utama Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Arosuka, Sabtu.

Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat diperlukan karena proses penanganan bencana yang terjadi pada 21 September masih membutuhkan waktu, terutama pembersihan material di kawasan perkantoran dan wilayah terdampak.

"Perpanjangan masa tanggap darurat dilakukan karena proses penanganan masih membutuhkan waktu," katanya.

Menurut dia, selama masa perpanjangan tersebut pemerintah daerah akan melanjutkan penanganan dan pemulihan wilayah terdampak serta melakukan kajian untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.

Pemkab Solok juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan curah hujan memasuki periode musim hujan dengan menjadikan informasi cuaca sebagai salah satu dasar dalam menentukan langkah penanganan dan mitigasi.

Dalam rapat tersebut, BMKG mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan pemantauan perkembangan cuaca dan menyesuaikan langkah kesiapsiagaan berdasarkan informasi terbaru.

Pendamping BNPB menyampaikan penanganan kedaruratan di Kabupaten Solok menunjukkan perkembangan yang baik, terukur, dan terarah, namun evaluasi serta koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat.

Koordinasi tersebut mencakup kesiapan personel dan peralatan pendukung untuk menghadapi perkembangan kondisi di lapangan selama masa tanggap darurat diperpanjang.

Selain penanganan fisik, Pemkab Solok juga mengevaluasi keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kondisi kawasan perkantoran yang terdampak banjir bandang.

Untuk mendukung penanganan hingga akhir tahun, Pemkab Solok menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp4 miliar yang dialokasikan untuk kebutuhan penanganan bencana.

Rapat evaluasi tersebut dipimpin Bupati Solok Jon Firman Pandu bersama Wakil Bupati Candra dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, Forkopimda, BNPB, BMKG, serta kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan penanganan pascabencana akan terus dilakukan secara terpadu dengan memperkuat koordinasi antarlembaga, kesiapsiagaan menghadapi kondisi cuaca, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.