G20 Tak Capai Kesepakatan soal Kelebihan Kapasitas Industri dan Kerja Paksa dalam Perdagangan

Milwaukee – Para menteri perdagangan G20 menemui jalan buntu dalam pembahasan mengenai cara mengatasi kelebihan kapasitas industri, kata pejabat tinggi perdagangan Amerika Serikat (AS) Jamieson Greer pada Kamis (1/10). Tuduhan tersebut kerap ditujukan kepada Tiongkok, yang menolak kritik itu.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika para menteri perdagangan dari negara-negara anggota G20 berkumpul untuk hari kedua di kota Milwaukee, wilayah Midwest AS. Amerika Serikat tahun ini memegang kepresidenan bergilir G20.

Greer mengatakan para menteri gagal mencapai kesepakatan di antara negara-negara anggota mengenai kelebihan kapasitas yang dinilai mendorong harga turun secara tidak adil, serta mengenai penghapusan praktik kerja paksa dalam rantai pasokan.

"Hampir semua negara sepakat bahwa ini merupakan persoalan yang membutuhkan tindakan," kata Greer dalam konferensi pers, merujuk pada kelebihan kapasitas. Dia tidak menjawab pertanyaan apakah kebuntuan tersebut disebabkan oleh keberatan Tiongkok.

"Dan hampir semua negara sepakat bahwa sistem atau respons perdagangan yang kita miliki saat ini tidak memadai untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya. Dia menambahkan bahwa kondisi tersebut menjadi dasar bagi AS untuk mengambil tindakan secara sepihak.

AS saat ini melakukan penyelidikan terhadap 16 negara dan kawasan terkait kelebihan kapasitas, termasuk menargetkan Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, India, dan lainnya.

Greer memperingatkan negara-negara yang memproduksi secara berlebihan berisiko "menciptakan perekonomian yang berdiri di atas rumah kartu."

Presiden AS Donald Trump baru-baru ini juga mengenakan tarif terhadap 60 mitra dagang karena dugaan persoalan kerja paksa, isu lain yang gagal disepakati oleh negara-negara G20.

'Tidak Dapat Diterima'

Namun, negara-negara G20 berhasil mencapai konsensus untuk menentang "penggunaan pangan sebagai senjata melalui tindakan perdagangan yang bersifat memaksa," kata Greer.

Ketegangan meningkat terkait isu tersebut dalam pertemuan selama dua hari itu ketika pejabat Eropa mengkritik serangan Rusia yang berdampak pada ekspor biji-bijian Ukraina.

Moskow dan Kyiv terlibat perang sejak invasi Rusia ke negara tetangganya tersebut pada 2022.

Serangan Rusia dan Ukraina yang menargetkan pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam telah merusak dan menghentikan kapasitas ekspor hasil pertanian lebih cepat daripada kemampuan arus perdagangan untuk pulih.

Menteri Delegasi Prancis untuk Perdagangan Internasional Nicolas Forissier mengatakan kepada AFP pada Kamis bahwa para pejabat Eropa, termasuk dirinya serta perwakilan Jerman dan Inggris di G20, mengkritik Rusia terkait persoalan tersebut.

"Kami harus mengatakan apa yang kami pikirkan, terutama mengenai penggunaan pangan sebagai senjata," katanya.

Dia menambahkan bahwa pernyataan para pemimpin Eropa yang menentang "agresi Rusia di Ukraina" terkait ekspor pangan hanya merupakan "kebenaran."

Forissier mengatakan hal tersebut tidak berarti suasana dalam pertemuan G20 buruk. "Sebaliknya, saya pikir pembahasannya cukup konstruktif," ujarnya.