Negara-Negara Kepulauan Pasifik Suarakan Bahaya Kenaikan Air Laut

ISTANBUL - Para pemimpin negara kepulauan Pasifik menyoroti ancaman iklim dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Jumat (25/9).

Perdana Menteri Tuvalu, Feleti Teo, menyatakan bahwa kenaikan permukaan laut bukanlah "ancaman masa depan" melainkan "kenyataan saat ini" bagi negaranya.

"Perubahan iklim merupakan ancaman eksistensial terbesar bagi kelangsungan hidup, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan Tuvalu," tambahnya.

Dia juga menyebutkan bahwa sebuah proyek adaptasi pesisir telah berhasil mereklamasi lahan seluas 15,3 hektare yang ditinggikan permukaannya di ibu kota Funafuti, dan saat ini reklamasi seluas 10 hektare lainnya sedang berlangsung.

Teo mengatakan bahwa pendanaan iklim harus diberikan dalam bentuk "hibah dengan skala yang memadai untuk mengatasi dampak iklim yang tak terelakkan serta meningkatnya kerugian dan kerusakan akibat pemanasan global lebih lanjut,"

Dia mendesak percepatan kemajuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 14 mengenai ekosistem laut.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele, mengatakan bahwa negara kepulauannya tetap sangat rentan terhadap guncangan eksternal, di mana satu bencana alam saja mampu melenyapkan hasil pembangunan nasional yang telah dicapai selama bertahun-tahun.

Dia menyatakan bahwa Indeks Kerentanan Multidimensi lebih akurat dalam menggambarkan kondisi khusus negara kepulauan kecil dibandingkan dengan hanya menggunakan ukuran pendapatan semata.

Indeks Kerentanan Multidimensi adalah sebuah instrumen PBB yang dirancang untuk mengukur kerentanan struktural dan kurangnya ketahanan negara berkembang terhadap guncangan eksternal.

Manele memperingatkan bahwa konflik bersenjata, krisis energi, dan gangguan perdagangan global berdampak pada perekonomian negara kepulauan kecil; harga bahan bakar yang lebih tinggi memicu kenaikan biaya pengiriman, listrik, pangan, dan layanan esensial.

Dia mencatat bahwa belanja militer global melampaui angka 2,9 triliun dolar AS pada tahun lalu, jauh melebihi bantuan pembangunan resmi dan pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang.

"Dalam waktu kurang dari 18 hari, dunia menghabiskan dana untuk persenjataan lebih besar daripada jumlah pendanaan iklim yang diberikan negara-negara maju selama satu tahun penuh," ujarnya.

Satu Bumi

Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, mengatakan "kita hanya memiliki satu Bumi," seraya mendesak para pemimpin dunia untuk memprioritaskan kesejahteraan manusia, perdamaian, dan perlindungan lingkungan di atas perang serta kepentingan geopolitik yang sempit.

"Apa gunanya pembangunan jika kita merusak lingkungan yang menopang kehidupan manusia?" katanya, seraya memperingatkan tentang hilangnya hutan, pencemaran laut, dan iklim yang semakin tidak stabil.

"Tantangan yang dihadapi umat manusia tidak memandang besarnya ekonomi, kekuatan militer, ataupun batas-batas wilayah pada peta kita," tambahnya.

Secara terpisah, para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres serta membahas pelaksanaan Deklarasi Damai Samudra Pasifik Biru (Blue Pacific Ocean of Peace Declaration) dan proses reformasi PIF maupun PBB.

Forum tersebut memiliki 18 anggota: Australia, Kepulauan Cook, Fiji, Polinesia Prancis, Kiribati, Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia, Nauru, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. Ant