DBH Rp15 Triliun Tertahan, DPRD DKI Minta Pemerintah Pusat Segera Cairkan

JAKARTA - Tertahannya Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp15 triliun menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta karena dinilai berpotensi menghambat pembiayaan sejumlah program prioritas di Ibu Kota. DPRD meminta persoalan tersebut segera dibahas bersama pemerintah pusat agar tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan kebutuhan pendanaan Jakarta terus meningkat seiring bertambahnya tuntutan pembangunan dan pelayanan publik. Menurutnya, kepastian pencairan DBH menjadi hal penting agar berbagai program strategis tetap dapat berjalan sesuai rencana.

Nova menjelaskan tertahannya dana tersebut berdampak terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membiayai sejumlah agenda prioritas. Salah satu program yang berpotensi terdampak adalah pembangunan fasilitas pendidikan yang membutuhkan dukungan anggaran cukup besar.

"Ini berdampak pada sejumlah prioritas program," ujar Nova.

Ia menilai komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus diperkuat untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Forum koordinasi yang selama ini berjalan diharapkan tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga mampu menghasilkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan fiskal yang dihadapi Jakarta.

Selain itu, Nova mendorong anggota DPR RI, khususnya yang berada di Badan Anggaran, ikut memperjuangkan pencairan Dana Bagi Hasil untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, dukungan dari parlemen di tingkat pusat akan mempercepat penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan.

"Kami berharap DPR RI ikut mendorong penyelesaian DBH," tuturnya.

Di samping mengupayakan pencairan DBH, Nova menilai obligasi daerah dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Meski demikian, skema tersebut harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan beban terhadap kondisi keuangan daerah pada masa mendatang.

Menurutnya, berbagai sumber pembiayaan perlu dipersiapkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan Jakarta. Dengan demikian, pemerintah daerah tetap memiliki ruang fiskal yang memadai dalam menjalankan berbagai program strategis.

Nova menegaskan kepastian sumber pembiayaan menjadi faktor penting agar pembangunan dan pelayanan publik tidak mengalami hambatan akibat tekanan fiskal. Ia berharap pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dapat segera menemukan solusi sehingga kebutuhan pendanaan Jakarta dapat terpenuhi.

"Pembangunan dan pelayanan masyarakat harus tetap berjalan," pungkas Nova.