Kepulauan Pasifik Terancam Kekurangan Pangan

KOROR – Kepulauan Pasifik akan menghadapi kekurangan pangan dan air minum sebagai dampak naiknya permukaan laut, kata para ilmuwan pada Rabu (2/9), seiring dengan laporan PBB yang menemukan bahwa dunia akan gagal membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius.

Sebuah laporan dari Program Lingkungan PBB (UNEP) memproyeksikan kenaikan suhu global akan mencapai puncaknya pada 1,8 derajat Celsius di atas tingkat praindustri, melampaui target pembatasan pemanasan hingga 1,5 derajat Celsius yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris.

Para ilmuwan mengatakan dalam pertemuan puncak para pemimpin Pasifik di Palau bahwa dampak dari terlampauinya target tersebut akan mengakibatkan kerugian sebesar 90 juta dollar AS dalam biaya izin penangkapan ikan atau 13 persen dari pendapatan pemerintah di kawasan tersebut, yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi.

Ikan tuna akan bermigrasi ke timur, menjauhi negara-negara kepulauan tempat sepertiga dari tuna dunia ditangkap, kata Andrew Jones, Wakil Direktur Jenderal Komunitas Pasifik dalam sebuah pernyataan.

“Nelayan pesisir yang menyediakan makanan bagi penduduk pulau, akan kehilangan 65 persen hasil tangkapan mereka. Itu berarti kehilangan sekitar dua kali makan per keluarga per minggu hingga perlu ada protein sehat, bersih, dan gratis yang menggantikannya," kata dia kepada wartawan.

Jones menambahkan bahwa akibat pemanasan global maka banjir dahsyat akan meningkat, dan air asin akan mencemari air minum, mengurangi kemampuan untuk hidup di pulau-pulau.

Negara-negara kepulauan Pasifik telah meminta bantuan keuangan untuk adaptasi perubahan iklim dan tindakan yang lebih tegas dari negara-negara maju untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

"Kita sedang berjuang melawan arus yang sangat kuat yang menyeret kita ke perairan yang sangat berbahaya dan kita harus melakukan segala daya upaya untuk berjuang kembali ke batas target 1,5, derajat Celsius," kata utusan iklim Kepulauan Marshall, Tina Stege.

Sedangkan Menteri Perubahan Iklim Vanuatu, Ralph Regenvanu, mendesak negara-negara seperti Australia, anggota terbesar blok regional Pasifik dan pengekspor utama batu bara dan gas, untuk menghentikan perluasan ekspor bahan bakar fosilnya.

"Australia tidak berbuat cukup. Australia adalah produsen utama bahan bakar fosil, kita semua tahu bahan bakar fosil adalah pendorong utama krisis ini," kata dia.

Menanggapi pernyataan itu, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan transisi energi negaranya tidak bisa terjadi dalam semalam dan menambahkan bahwa gas memiliki peran penting dalam transisi menuju energi terbarukan. SB/AFP/I-1