Cara Cek Bansos Terindikasi Judol & Panduan Ajukan Sanggahan Kalau NIK Anda Dicatut

JAKARTA - Penyaluran bantuan sosial kembali menjadi perhatian setelah pemerintah menemukan jutaan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online (judol). Namun, indikasi tersebut tidak serta-merta berarti penerima terbukti melakukan judi online karena pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap data yang ditemukan.

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 1.494.652 KPM penerima bantuan pangan atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terindikasi melakukan transaksi judi online pada evaluasi penyaluran triwulan II 2026. Sementara itu, sebanyak 794.475 KPM Program Keluarga Harapan (PKH) juga masuk dalam temuan tersebut.

Kemensos menyatakan masih mendalami data tersebut. Sebab, terdapat kasus ketika identitas atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima digunakan pihak lain, termasuk anggota keluarga, untuk aktivitas yang terindikasi judi online.

Lantas, bagaimana jika penerima merasa tidak pernah melakukan judi online tetapi bansosnya ditangguhkan?

Bansos tidak langsung dihentikan

Penerima bansos yang masuk dalam data indikasi judol tidak langsung kehilangan hak bantuan secara permanen. Kemensos terlebih dahulu melakukan penangguhan dan verifikasi terhadap data tersebut.

Kemensos juga menemukan kasus penerima yang tidak melakukan aktivitas judi online secara langsung, tetapi identitasnya diduga digunakan pihak lain. Karena itu, masyarakat yang merasa datanya bermasalah dapat mengajukan klarifikasi atau sanggahan.

Cara mengajukan sanggah

Bagi KPM yang merasa masuk dalam data indikasi judol karena kesalahan atau penyalahgunaan identitas, sanggahan dapat dilakukan melalui petugas atau operator Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di kantor desa atau kelurahan.

Masyarakat dapat menyampaikan bahwa dirinya tidak melakukan aktivitas judol dan meminta dilakukan verifikasi terhadap data yang menyebabkan bansos ditangguhkan. Mekanisme ini digunakan untuk memastikan informasi yang tercatat sesuai dengan kondisi penerima sebenarnya.

Selain melalui operator DTSEN di desa atau kelurahan, proses sanggah juga berkaitan dengan sistem kesejahteraan sosial Kemensos. Dalam praktik di daerah, terdapat mekanisme melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) untuk menindaklanjuti status penerima.

Jika memang tidak pernah bermain judol

KPM yang merasa tidak pernah melakukan judi online dapat memilih mekanisme sanggah. Petugas kemudian melakukan proses verifikasi terhadap data yang menjadi dasar penangguhan.

Di Kabupaten Tangerang, misalnya, dari 259 KPM yang bansosnya ditangguhkan karena terindikasi judol, sebanyak 195 KPM telah mengajukan klarifikasi untuk memulihkan status kepesertaan mereka. Dinas Sosial setempat menyebut sebagian kasus diduga berkaitan dengan penggunaan NIK oleh orang lain atau aktivitas anggota keluarga.

Kemensos juga menyatakan akan melakukan verifikasi ulang di lapangan terhadap lansia dan warga tidak mampu yang bansosnya terdampak akibat indikasi tersebut. Apabila penerima terbukti memenuhi kriteria dan tidak melakukan pelanggaran secara langsung, bantuan dapat tetap disalurkan.