Karhutla Ancam Keanekaragaman Hayati, Guru Besar UGM Dorong Penguatan Perlindungan Gambut

YOGYAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya mengancam kelangsungan hidup satwa, tetapi juga merusak keanekaragaman tumbuhan dan keseimbangan ekosistem. Guru Besar Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Budi Setiadi Daryono mengingatkan bahwa kerusakan tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang dan sulit dipulihkan.

Peringatan itu disampaikan menyusul data Kementerian Kehutanan yang mencatat luas karhutla di Indonesia mencapai 202.004 hektare sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kebakaran turut berdampak pada satwa, antara lain orangutan di Kayong Utara serta bekantan dan sejumlah reptil di Kalimantan Selatan.

Budi mengatakan, ancaman karhutla juga mencakup tumbuhan bernilai konservasi tinggi, seperti pohon ramin (Gonystylus bancanus) yang hidup di rawa gambut dan berstatus kritis menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN). Meski belum terdapat bukti kebakaran masif terhadap ramin, kerusakan habitat tetap menjadi ancaman serius.

“Kerusakan hutan juga dapat membuat pemulihan ekosistem lebih sulit,” ujar Budi, Rabu (11/11).

Ia menjelaskan, kebakaran tidak sekadar mengurangi jumlah pohon, tetapi juga mengubah komposisi spesies dan hubungan ekologis antarmakhluk hidup.

Penelitian di hutan rawa gambut Kalampangan, Kalimantan Tengah, menunjukkan perbedaan mencolok antara kawasan alami dan kawasan yang pernah terbakar pada 2015. Dalam petak seluas satu hektare, hutan alami memiliki 2.851 batang pohon dari 114 spesies, sedangkan kawasan terganggu hanya mencatat 926 pohon dari 80 spesies.

Biomassa pohon di kawasan alami juga mencapai 341 ton per hektare, jauh lebih tinggi dibandingkan kawasan terganggu yang hanya 53,2 ton per hektare.

“Angka tersebut tidak berarti bahwa 34 spesies langsung punah secara global akibat satu kebakaran. Penelitian tersebut membandingkan dua petak di satu lokasi; hasilnya menunjukkan bahwa petak yang pernah terbakar memiliki kekayaan spesies dan biomassa lebih rendah daripada petak hutan alami,” jelasnya.

Untuk menekan kerusakan lebih lanjut, Budi menekankan pentingnya memperkuat perlindungan dan restorasi lahan gambut. Penanganan karhutla dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman, tetapi harus disertai upaya pencegahan dan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan.

Menurutnya, langkah tersebut membutuhkan lembaga dengan mandat dan kewenangan yang jelas, kemampuan mengoordinasikan berbagai pihak, serta dukungan sumber daya hingga tingkat lapangan.

“Salah satu gagasan yang perlu dibahas adalah bagaimana pemerintah memastikan restorasi dan perlindungan gambut memiliki lembaga, mandat, dan sumber daya yang memadai,” ujarnya.

Budi menyinggung berakhirnya masa tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada Desember 2024 yang kemudian diikuti pengalihan tugas restorasi kepada kementerian terkait. Perubahan tersebut sempat memunculkan kekhawatiran mengenai koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan gambut.

Karena itu, rencana pemerintah membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang diumumkan pada September 2026 dinilai dapat menjadi peluang memperkuat tata kelola gambut. Lembaga yang direncanakan berada langsung di bawah Presiden tersebut diharapkan mampu menjalankan tugas hingga tingkat desa.

Namun, Budi mengingatkan bahwa pembentukan lembaga baru tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Diperlukan sistem pengelolaan yang mampu mengintegrasikan pencegahan kebakaran, pemulihan kawasan terdampak, dan perlindungan ekosistem dalam jangka panjang.

“Karena itu, fokus berikutnya perlu diarahkan pada kejelasan mandat, kewenangan koordinasi, pendanaan, serta akuntabilitasnya. Pembentukan lembaga saja belum cukup, yang menentukan adalah kemampuannya mencegah kebakaran, memulihkan gambut, dan memastikan tanggung jawab para pihak berjalan,” pungkasnya.