Kebijakan Fiskal Kerap Tidak Jelas dan Inkonsistensi

» Pasar merupakan bagian yang tidak terhindarkan dalam perekonomian nasional, makanya. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dengan mengabaikan keberadaan sektor swasta.

JAKARTA - Pemerintah khususnya Kementerian perlu mendorong penguatan aturan main atau rulebook penggunaan instrumen fiskal agar tujuan, jangka waktu, pembagian risiko, serta mekanisme keluarnya setiap kebijakan semakin jelas.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan rulebook penting agar jelas tata kelola instrumen ekonomi yang dimiliki pemerintah, termasuk pihak yang menggunakan, berapa lama pelaksanaannya serta bagaimana exit mechanism-nya.

Indonesia kata Fakhrul telah memiliki beragam instrumen dan neraca ekonomi, mulai dari APBN dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) hingga bank BUMN, BUMN, Danantara, kebijakan perpajakan, serta berbagai instrumen pembiayaan. Tahapan berikutnya adalah memperjelas urutan kebijakan, sasaran, serta pembagian fungsi dan risiko agar setiap instrumen digunakan oleh institusi yang paling mampu mengelolanya.

Misalnya kebijakan penempatan dana SAL sebesar 200 triliun rupiah pada bank-bank milik negara. Kementerian Keuangan memastikan kebijakan tersebut tetap dilanjutkan hingga Juli 2027.

Dengan pemanfaatan neraca pemerintah yang terarah diharapkan akan menarik lebih banyak pembiayaan swasta sehingga dukungan negara menjadi pemicu kegiatan ekonomi, bukan menggantikan peran swasta secara permanen.

Sebab itu, APBN kata Fakhrul tetap memiliki peran penting sebagai peredam guncangan ekonomi, termasuk ketika terjadi tekanan pada harga energi. Dari sisi perpajakan, Fakhrul menilai kepastian pembayaran restitusi juga merupakan bagian dari kredibilitas fiskal karena pengembalian kelebihan pembayaran pajak berkaitan langsung dengan likuiditas dunia usaha.

Tetap Dalam Koridor

Pada kesempatan terpisah, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty sepakat dengan adanya rule untuk disiplin fiskal. “Jadi siapa pun pemimpinnya rule fiskal ini akan membantu kita tetap berada dalam koridor,”tegasnya.

Dia mengingatkan pentingnya menjaga disiplin fiskal untuk menghindari krisis fiskal dan krisis utang. Jika disiplin fiskal lemah, maka pengelolaan fiskal menjadi tidak berkelanjutan dan berisiko memicu krisis secara menyeluruh.

“Kalau disiplin fiskal lemah, nanti fiskal kita cenderung tidak berkelanjutan bisa terjadi krisis, krisis hutang, krisis bunga hutang pokoknya krisis fiskal,” kata Telisa.

Ia mencontohkan kasus Yunani yang mengalami kebangkrutan akibat tidak menerapkan disiplin fiskal. Akibatnya, Yunani harus melakukan pemangkasan APBN besar-besaran dan meminjam kepada European Central Bank (ECB) serta Dana Moneter Internasional (IMF).

“Yunani itu kan tanpa ada disiplin fiskal, dia mengalami kebangkrutan istilahnya dia akhirnya harus melakukan pemangkasan APBN besar-besaran kemudian dia pinjam ke ECB, IMF dan lain sebagainya jadi dalam pengawasan IMF dan ECB,” jelasnya.

Telisa menegaskan, fiskal yang tidak berkelanjutan akan merambat ke berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi akan terhambat, kepercayaan pasar menurun, sovereign rating tertekan, hingga memicu capital outflow.

“Kalau fiskalnya tidak berkelanjutan, nanti bisa berdampak pertumbuhan ekonomi terhambat dan kepercayaan berkurang, sovereign rating turun sehingga capital inflow berbalik menjadi outflow, sehingga efeknya merambat kemana-mana.

Selain itu, hilangnya kepercayaan investor akan mengurangi daya saing investasi nasional. Pemulihan dari krisis fiskal dan krisis utang, kata dia, membutuhkan waktu yang sangat lama.

“Kita tidak akan dipercaya lagi oleh para investor mengurangi daya saing investasi juga dan untuk memulihkannya butuh waktu yang sangat lama. Jadi debt crisis itu sih yang kita hindari, krisis fiskal, debt crisis kita hindari,”pungkas Telisa.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, menilai penyusunan aturan main atau rulebook instrumen fiskal harus diarahkan untuk memperkuat kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah.

Kredibilitas fiskal jelasnya tidak hanya dinilai dari selisih antara target pemerintah, seperti besaran defisit fiskal, dan realisasinya. Kredibilitas juga ditentukan oleh kesenjangan antara ekspektasi pasar dengan target serta hasil kebijakan yang dicapai pemerintah.

“Pasar merupakan bagian yang tidak terhindarkan dalam perekonomian nasional. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dengan mengabaikan keberadaan sektor swasta,” kata Aloysius dalam keterangannya, Senin (21/9).

Karena itu, rulebook penggunaan instrumen fiskal perlu disampaikan secara terbuka. Keterbukaan tersebut dibutuhkan agar pelaku pasar dapat mengukur arah kebijakan pemerintah dan menyusun ekspektasi sebelum mengambil keputusan bisnis.

Aloysius mengatakan, selama ini pelaku pasar masih kerap menghadapi ketidakjelasan dan inkonsistensi arah kebijakan fiskal. Konsistensi dalam menjalankan rulebook nantinya akan menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan pasar.

Ia menegaskan, aturan tersebut harus ditempatkan di atas kepentingan maupun preferensi pejabat tertentu. Dengan demikian, rulebook tetap dapat menjadi pedoman meskipun terjadi pergantian menteri keuangan atau pejabat terkait.

“Aturan tersebut tetap menjadi pedoman kendati terjadi pergantian menteri ataupun pejabat terkait,” ujarnya.

Meski demikian, Aloysius mengatakan aturan fiskal tidak boleh terlalu kaku. Pemerintah tetap memerlukan ruang fleksibilitas yang terukur untuk merespons perubahan cepat, terutama guncangan global yang sebelumnya sulit diperkirakan. Namun, fleksibilitas tersebut, harus tetap memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan pasar. Aturan itu tidak boleh membuka peluang diskresi yang berlebihan bagi pemerintah.