6.952 Anak di Sumbawa Tidak Mengenyam Pendidikan

Sumbawa - Sebanyak 6.952 anak di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), tercatat tidak mengenyam pendidikan atau masuk kategori anak tidak sekolah (ATS), dengan persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan mereka tidak melanjutkan pendidikan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa Dedy Heriwibowo di Sumbawa, Minggu, mengatakan ribuan anak tersebut tersebar di 24 kecamatan, dengan jumlah tertinggi berada di Kecamatan Sumbawa sebanyak 1.113 anak.

Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah ATS terdiri atas 3.683 anak laki-laki dan 3.269 anak perempuan.

Menurut Dedy, persoalan paling menonjol terjadi pada peralihan jenjang pendidikan SMP ke SMA. Sekitar 40 persen dari total ATS merupakan anak yang tidak melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan SMP.

"Jadi, mereka berhenti di jenjang SMP. Itu tantangannya," katanya.

Ia menjelaskan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab dominan anak tidak melanjutkan pendidikan. Sebagian keluarga berpenghasilan rendah menganggap anak yang telah lulus SMP sudah cukup umur untuk bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Selain itu, keterbatasan kemampuan ekonomi orang tua untuk membiayai kebutuhan pendidikan pada jenjang SMA juga mempengaruhi keberlanjutan sekolah anak.

"Ada dua faktor. Yang pertama, dianggap anaknya sudah bisa bekerja dan membantu keluarga. Yang kedua, biaya untuk melanjutkan sekolah bisa juga dianggap terlalu mahal bagi mereka," ujarnya.

Di luar persoalan ekonomi, faktor pribadi anak dan kurangnya perhatian orang tua juga mempengaruhi keputusan untuk tidak melanjutkan pendidikan.

Dedy menyebutkan selain kelompok anak yang tidak melanjutkan ke SMA, ATS di Sumbawa juga mencakup anak yang tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP serta mereka yang tidak menamatkan sekolah dasar (SD).

Ia mengatakan pernikahan dini bukan menjadi faktor utama tingginya angka ATS di Kabupaten Sumbawa. Persoalan tersebut lebih banyak dipengaruhi kondisi ekonomi keluarga dibandingkan faktor pernikahan usia anak.

"Kalau di Sumbawa, faktor terbesarnya lebih kepada persoalan ekonomi. Untuk pernikahan dini, angkanya tidak terlalu besar," katanya.

Untuk menekan angka ATS, Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah provinsi, serta berbagai mitra pembangunan.

Salah satu sasaran utama intervensi adalah anak-anak lulusan SMP, terutama dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.

Menurut Dedy, kampanye pentingnya pendidikan perlu diperluas sekaligus disertai upaya membantu keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, kondisi keuangan rumah tangga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan.

Selain pemerintah, sekolah, aparat desa, pemerintah kecamatan, dan tokoh masyarakat juga diminta berperan aktif mendeteksi anak yang berhenti sekolah serta mendorong keluarga agar kembali memberikan kesempatan pendidikan kepada anak.

"Penanganannya harus melibatkan semua pihak. Lingkungan sekolah, aparat desa, kecamatan dan tokoh masyarakat juga harus peduli terhadap persoalan ini," ujarnya.

Dedy menambahkan penanganan ATS menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada 2027. Pemerintah daerah akan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan lulusan SMP yang berisiko tidak melanjutkan sekolah.