Safari Integritas Diperlukan Terus-menerus

JAKARTA – Kejujuran harus terus diingatkan, untuk itu, sosialisasi integritas harus terus dilakukan. Sebab banyak manusia sering lupa. Itulah makanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta Kembali mengadakan safari integritas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini Safari Integritas dilaksanakan di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu (20/9).

“Taman Margasatwa Ragunan dipilih sebagai lokasi kegiatan karena telah memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani alias WBBM,” jelas Inspektur Provinsi Jakarta, Dhany Sukma, Minggu.

“Pengelola Ragunan adalah salah satu unit yang mendapatkan dua predikat Zona Integritas sekaligus. Bukan hanya WBK, tetapi juga WBBM. Itu yang pertama diraih oleh Taman Margasatwa Ragunan,” ujar Dhany.

Menurutnya, predikat tersebut diperoleh melalui penilaian terhadap berbagai aspek tata kelola dan pelayanan. Ini termasuk upaya mencegah pungutan liar serta memastikan tidak adanya catatan negatif dari aparat penegak hukum maupun Ombudsman.

Melalui kegiatan bertema “Jujur Itu Petualangan, Integritas Itu Kebiasaan,” nilai antikorupsi dikenalkan kepada generasi muda melalui aktivitas edukatif dan interaktif agar kejujuran tumbuh menjadi kebiasaan sejak dini. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Inspektorat Provinsi Jakarta, Dharma Wanita, pengelola Taman Margasatwa Ragunan, serta sejumlah pelajar dari berbagai sekolah di Jakarta.

“Ini merupakan sebuah upaya menumbuhkan sekaligus juga menjadi tameng bagi kita semua untuk melakukan pencegahan terhadap fraud,” jelas Dhany. Dia menekankan bahwa pencegahan korupsi perlu dimulai dari pembentukan karakter. Maka, peserta diperkenalkan dengan sembilan nilai integritas KPK melalui jembatan keledai “Jumat Bersepeda Kaka,” yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, kerja keras, dan adil.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kunto Ariawan menjelaskan pemberantasan korupsi dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Pencegahan, menurutnya, dilakukan dengan memperbaiki sistem dan pelayanan publik agar ruang terjadinya praktik korupsi semakin sempit.

Kolaborasi antikorupsi Pemprov dan KPK juga telah dijalankan melalui kegiatan edukasi publik sebelumnya. “Untuk menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan memperbaiki pelayanan publik, menghilangkan kesempatan, memperbaiki sistem,” kata Kunto.

Namun, dia mengingatkan bahwa sistem yang baik tetap membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Karena itu, pendidikan antikorupsi harus menyentuh kebiasaan sehari-hari. Itu mulai dari tidak menyontek, tidak menitipkan absen, hingga tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya.

“Tidak ada ujug-ujug seseorang mengambil uang rakyat atau mencuri uang kalau tidak dimulai dari kebiasaan yang kecil-kecil, misalnya tidak jujur, suka bohong, dan sebagainya,” kata Kunto. Dia berharap sejumlah perilaku baik yang diajarkan dalam kegiatan ini dapat terus dilakukan sehingga ketika seserang menduduki jabatan strategis dan posisi penting tidak melupakan nilai-nilai yang sudah ditanamkan sejak muda.

Kesejahteraan

Sementara itu, Ketua DPRD Jakarta Suhud Alynudin berharap menjelang 500 tahun, Pemerintah Provinsi Jakarta tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan. “Angka APBD besar Jakarta masih belum efektif. Belum bisa mendorong kepada kesejahteraan. Kesejahteraan meliputi semua aspek. Pendidikan, kesehatan, dan enggak ada orang miskin. Ini kan penerima Kartu Jakarta Pintar jutaan. Itu kan berarti masih banyak yang miskin,” jelas Suhud.

Lebih lanjut dia menilai, Pemerintah Jakarta belum benar-benar memperhatikan pemerataan kesejahteraan. Bagian tengah kota Jakarta memang sudah tampak baik. Tapi, di wilayah-wilayah pinggiran Jakarta, seperti perbatasan Bekasi dan Tanjung Priok, terlihat berbeda.

Untuk itu, Suhud minta agar Pemerintah Provinsi Jakarta memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesejahteraan ekonomi, serta isu-isu global, salah satunya polusi. “Jadi, ini sebetulnya yang harus menjadi concern kita. Kadang-kadang kita ini membangun untuk kepentingan politik semata. Jadi, isu-isu populis atau untuk kepentingan jangka pendek,” ujar Suhud.

Dia pun berharap pada tahun depan, saat Jakarta genap berusia 500 tahun, pembangunannya sudah semakin pesat dan kesejahteraan semakin merata.