Pemerintah Perlu Pastikan Sebaran Pasokan Beras Sesuai Kebutuhan Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu memastikan pasokan beras tersedia dalam mutu, lokasi, dan saluran penjualan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan tak cukup hanya berorientasi pada besarnya produksi dan stok nasional.

Analis NEXT Indonesia Center Sandy Pramuji mengatakan, penyaluran SPHP dan intervensi distribusi perlu diarahkan berdasarkan kondisi tiap daerah, sedangkan penerapan harga eceran tertinggi (HET) harus disertai pemantauan terhadap biaya pembentukan harga dari gabah hingga ritel.

"Pada saat yang sama, data beras pecah perlu dipisahkan secara lebih rinci berdasarkan wilayah, spesifikasi, volume, dan tujuan penggunaan agar perkembangan pasar konsumsi dan industri dapat dibaca secara lebih akurat," kata Sandy dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/9).

Ia menambahkan bahwa dengan pendekatan tersebut, klaim ketersediaan beras dapat benar-benar tercermin dalam harga dan pilihan produk yang ditemui konsumen.

Sandy memandang, pemerintah tidak cukup hanya menyatakan stok beras Indonesia aman. Menurutnya, akar persoalan harga di tingkat konsumen jauh lebih kompleks daripada sekadar ketersediaan gabah dan beras secara nasional.

Laporan terbaru NEXT Indonesia Center bertajuk "Anomali Surplus Beras" menunjukkan bahwa penyimpangan harga terbesar justru melanda empat provinsi lumbung padi utama nasional, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatra Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Sandy menjelaskan bahwa secara kolektif, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat keempat daerah tersebut menyumbang sekitar 16,5 juta ton atau hampir separuh dari total produksi beras nasional.

Kendati demikian, imbuh Sandy, data September 2026 justru menunjukkan harga beras di daerah-daerah tersebut telah melampaui HET Zona 1, yaitu Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium.

"Ketika harga beras melambung bahkan di provinsi yang menjadi sentra produksi utama, itu merupakan sinyal kuat adanya tekanan biaya yang belum terurai secara tuntas, mulai dari tingkat gabah, penggilingan, hingga margin pedagang eceran," kata dia.

Menurut NEXT Indonesia Center, analisis mendalam terhadap rantai pasok menunjukkan bahwa kenaikan harga di tingkat konsumen dipicu oleh lonjakan biaya produksi sejak dari hulu.

Di Sumatra Selatan misalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani menembus Rp7.700 per kilogram, berada jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Kondisi ini berimbas langsung pada naiknya biaya modal penggilingan dan pedagang pasokan.

Selain tingginya harga bahan baku di tingkat petani, kenaikan biaya operasional pendukung seperti biaya bahan bakar minyak, penggilingan, dan distribusi mendorong kenaikan harga.

Sandy mencatat bahwa rantai distribusi yang masih sangat panjang dari rantai pengepul hingga ke ritel modern menyebabkan margin harga makin membengkak.

Akibatnya, kata dia, para pelaku usaha ritel maupun pedagang pasar tradisional menghadapi dilema berat karena tidak mampu menjual beras sesuai batas HET tanpa menanggung kerugian.