Media Luar Negeri Ramai Beritakan Indonesia Akhirnya Memiliki Kapal Induk Pertamanya

JAKARTA - Kedatangan kapal induk pertama Indonesia, ITS Giuseppe Garibaldi, di di Dermaga 107, Tanjung Priok, Jakarta, tak hanya menjadi perhatian di dalam negeri. Sejumlah media internasional turut menyoroti momen bersejarah ketika bekas kapal induk Angkatan Laut Italia, tersebut memasuki perairan Tanah Air. 

The Washington Post, pada Jumat (18/9) atau Kamis, waktu Amerika Serikat, menempatkan kedatangan Garibaldi sebagai bagian dari langkah Indonesia memperkuat dan memodernisasi kemampuan militernya.

Laporan tersebut menyebut Indonesia kini menerima kapal induk pertamanya, setelah Garibaldi tiba di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat pagi. Kapal berusia 41 tahun itu disambut dalam upacara militer.

Sorotan juga datang dari Naval News, media internasional yang fokus pada isu pertahanan dan kekuatan maritim.

Dalam laporannya, Naval News secara tegas menyebut Garibaldi sebagai “Indonesia’s First Aircraft Carrier”. Media tersebut menyoroti perjalanan kapal dari Taranto, Italia, menuju Indonesia dan menyebut masuknya Garibaldi ke perairan nasional sebagai babak bersejarah bagi TNI AL.

Naval News juga melaporkan bahwa kapal yang sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi itu akan berganti nama menjadi KRI Sriwijaya setelah masuk dalam jajaran TNI AL.

Pemberitaan internasional tersebut muncul ketika Garibaldi tengah memasuki perairan Indonesia pada Kamis, 17 September. Kapal kemudian dikawal dua fregat TNI AL, KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321, menuju Jakarta.

Negara kedua di Asia Tenggara

Pada bulan Maret, Italia setuju untuk memberikan kapal induk tersebut, yang akan dipensiunkan pada tahun 2024, kepada Indonesia dalam sebuah langkah yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pertahanan Italia yang lebih luas dengan negara Asia Tenggara tersebut. Italia sedang mencari kesepakatan terkait kapal selam dan pesawat terbang, dan pemberian kapal induk kepada Indonesia juga menghemat biaya penonaktifan kapal tersebut.

Ditulis oleh media Inggris, The Guardian, 

pengalihan ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara kedua di Asia Tenggara yang memiliki kapal induk dalam armadanya. Yang pertama adalah HTMS Chakri Naruebet milik Thailand, yang dioperasikan pada tahun 1997 setelah dibeli dari Spanyol bersama dengan pesawat tempur AV-8S Matador yang mampu beroperasi dari kapal induk.

Garibaldi tersebut akan secara resmi diresmikan menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut minggu depan dengan nama KRI Gajah Mada, diambil dari nama pemimpin militer terkenal era Majapahit abad ke-14, yang kampanye dan visinya tentang kepulauan yang bersatu telah menjadikannya salah satu tokoh sejarah Indonesia yang paling dihormati.

Prioritas pemerintah

Pengembangan pertahanan merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, karena beliau menganjurkan perluasan militer melalui pembelian kapal selam, fregat, jet tempur, rudal, dan mendorong kerja sama pertahanan yang lebih besar dengan berbagai negara.

Namun, akuisisi Garibaldi telah memicu perdebatan sengit di kalangan analis pertahanan, ekonom, dan politisi oposisi yang mempertanyakan apakah Indonesia benar-benar membutuhkan kapal induk dan apakah pemerintah harus menghabiskan jutaan dolar untuk merenovasi dan mengoperasikan kapal perang yang sudah tua sementara menghadapi tekanan fiskal yang meningkat di dalam negeri.

Kementerian Keuangan menyetujui pembiayaan sebesar 450 juta dolar AS untuk program kapal induk pada tahun 2025. Namun, beberapa anggota parlemen memperingatkan bahwa biaya keseluruhan bisa jauh lebih tinggi. TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR, mengatakan biaya modernisasi kapal induk saja bisa mencapai 16 triliun rupiah (sekitar 900 juta dolar AS).

Berbeda dengan kekuatan angkatan laut besar yang menggunakan kapal induk untuk meluncurkan jet tempur jauh dari pantai dalam negeri, Indonesia memandang kapal tersebut sebagai pusat komando bergerak dan pusat dukungan untuk helikopter, drone, dan operasi maritim di ribuan pulaunya.

Berbicara dalam pertemuan manajemen bencana awal bulan ini, Presiden Prabowo mengatakan kapal tersebut akan membantu pihak berwenang memerangi kebakaran hutan dan lahan gambut yang secara teratur menyelimuti sebagian wilayah Asia Tenggara dengan kabut asap berbahaya.

Presiden mengatakan bahwa kapal induk tersebut dapat menampung hingga 10 helikopter berukuran sedang, termasuk  Black Hawk dan Mi-17, serta dapat membawa air dalam jumlah besar dan dikerahkan ke daerah dengan banyak titik api.

Ia juga memaparkan rencana untuk mengoperasikan drone dari kapal dan menggunakannya sebagai platform bergerak yang dapat dikerahkan dengan cepat untuk membantu dalam peristiwa bencana alam, yang sering terjadi di Indonesia, negara yang terletak di "Cincin Api" Pasifik.

Apa kata ahli

Mengoperasikan kapal induk sangat mahal, dan para ahli mempertanyakan apakah kepemimpinan telah mempertimbangkan dengan matang apakah kapal induk diperlukan untuk kebutuhan pertahanan atau penanggulangan bencana negara.

Akuisisi ini terjadi ketika ekonomi Indonesia menghadapi tekanan fiskal yang semakin meningkat, sementara para ekonom telah memperingatkan tentang perlambatan pertumbuhan, pendapatan negara yang lebih lemah, dan kendala anggaran yang semakin melebar, yang mendorong pengawasan lebih ketat terhadap proyek-proyek pengeluaran pemerintah yang besar.

“Rencana untuk mengakuisisi Garibaldi harus didasarkan pada kebutuhan operasional yang sebenarnya dan kemampuan kita untuk mengoperasikannya, bukan didorong oleh kebanggaan atau pertimbangan lainnya,” kata Muhammad Fauzan Malufti, dari Pusat Studi Strategis dan Internasional.

Dia mengatakan para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan tidak hanya biaya pengadaan dan modernisasi kapal, tetapi juga kemampuan Angkatan Laut untuk mempertahankan operasinya, termasuk personel, pemeliharaan, bahan bakar, sistem senjata, dan infrastruktur pendukung.

Fauzan mengatakan pemerintah harus transparan mengenai pertimbangan tersebut, terutama mengingat usia kapal. Ia mengutip kapal Thailand sebagai contoh peringatan, dengan mengatakan bahwa kapal tersebut telah menghabiskan sebagian besar masa pakainya di pelabuhan karena kendala operasional dan anggaran.

“Intinya adalah hal ini tidak boleh dipaksakan. Jika tidak, manfaatnya bisa lebih kecil daripada biayanya,” kata Fauzan. “Uang itu mungkin lebih baik digunakan untuk prioritas lain, seperti meningkatkan jumlah fregat dalam armada.”

Analis militer Khairul Fahmi dari Institut Studi Keamanan dan Strategis mengatakan bahwa kapal induk bukanlah prioritas bagi Indonesia, yang berfokus pada pencegahan musuh beroperasi secara bebas di perairan teritorial negara.

“Indonesia sangat membutuhkan kapal selam, fregat, dan sistem senjata asimetris untuk melindungi kedaulatan maritimnya,” katanya.

Namun ia menambahkan bahwa jika Indonesia ingin memposisikan diri sebagai negara maritim utama, “kapal induk dapat menjadi simbol kekuatan nasional sekaligus platform multifungsi yang mampu mendukung berbagai misi militer dan non-militer.”